Jakarta, Kabariku- SIAGA 98 (Simpul Aktivis Angkatan 98) mendukung langkah Jaksa Agung, ST Burhanuddin yang menunda proses hukum Calon Kepala Daerah (Cakada) yang mengikuti Pilkada serentak 2024.
“Ini langkah hukum yang baik untuk menghormati proses politik Pilkada,” ucap Hasanuddin, Koordinator SIAGA 98 di Jakarta. Senin (02/09/2024).
Tidak hanya itu, Hasanuddin menilai, ini juga untuk menghindari tudingan instrumen hukum digunakan sebagai sarana politik dalam proses Pemilu yang demokratis.
“Keputusan Jaksa Agung ini positif dan patut didukung sebab hukum tak boleh dicampur adukkan dengan proses politik,” jelasnya.
SIAGA 98 berharap, Kejagung RI mensosialisasikan hal ini ke jajarannya dibawah.
Yaitu terkait dengan Intruksi Jaksa Agung (INSJA) Nomor. 6 Tahun 2023 tentang optimalisasi peran Kejaksaan RI dalam mendukung dan menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 sebagai langkah antisipasi dipergunakannya hukum sebagai alat politik.
“SIAGA 98 juga berharap Kejaksaan Agung (Bidang Intelijen) mengantisipasi proses hukum digunakan untuk menekan para kepala desa agar mendukung salah satu paslon dalam Pilkada dengan mencari kesalahan pemerintahan desa, khususnya para kepala desa,” tuntas Hasanuddin.
Untuk diketahui, beberapa waktu lalu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan surat edaran terkait penundaan perkara para calon Kepala Daerah (Cakada) hingga Pilkada Serentak selesai dilakukan.
Jaksa Agung menilai, jika penundaan penanganan kasus terkait Kepala Daerah itu penting untuk dilakukan. Salah satunya dilakukan untuk mencegah terjadinya kampanye hitam lawan politiknya di tempat bertarung.***
Red/K.000
Berita Terkait :
Discussion about this post