• Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Minggu, Juni 7, 2026
Kabariku
Advertisement
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
  • Dwi Warna
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Kabar Daerah
  • Hukum
  • Politik
  • Opini
  • Artikel
  • Lainnya
    • Seni Budaya
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Profile
    • Pembangunan
Tidak ada hasil
View All Result
Kabariku
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
  • Dwi Warna
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Kabar Daerah
  • Hukum
  • Politik
  • Opini
  • Artikel
  • Lainnya
    • Seni Budaya
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Profile
    • Pembangunan
Tidak ada hasil
View All Result
Kabariku
Tidak ada hasil
View All Result
  • Home
  • News
  • Dwi Warna
  • Kabar Peristiwa
  • Hukum
  • Kabar Istana
  • Politik
  • Profile
  • Opini
  • Olahraga
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Kesehatan
  • Seni Budaya
  • Pariwisata
  • Hiburan
  • Teknologi
Home News

Habib Syakur Minta Persoalan Putusan MK dan DPR Jangan Dikaitkan dengan Jokowi

Redaksi oleh Redaksi
23 Agustus 2024
di News
A A
0
ShareSendShare ShareShare

Jakarta, Kabariku- Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid merasa prihatin atas gejolak politik menjelang Pilkada 2024.

“Saya prihatin dan merasa sedih, karena situasi politik menjelang Pilkada ini penuh gejolak yang tidak sehat,” kata Habib Syakur dalam keterangannya, dikutip Jum’at (23/08/2024).

Informasi Layanan Publik Informasi Layanan Publik Informasi Layanan Publik

Habib Syakur menilai aksi demonstrasi masyarakat turun ke jalan menunjukkan bahwa rakyat sudah pintar, dan tak bisa dibodoh-bodohi oleh elit politik.

RelatedPosts

IPW Ungkap Propam Polri Periksa Eks Kapolda Kalbar Pipit Rismanto Terkait Kasus Korupsi Tambang

Informasi Penghentian Sementara Program MBG adalah Hoaks, Berikut Penjelasan BGN

Polri Resmikan Logo Layanan Polisi 110, Ini Makna dan Filosofi di Baliknya

“Aksi demo yang ramai, itu karena rakyat semakin kritis,” ucap Habib Syakur.

Cuma masalahnya, Habib Syakur meminta situasi ini jangan diperkeruh hanya karena propaganda yang tidak sehat.

“MK sudah memutuskan, dan keputusan MK sudah final and bunding, final dan mengikat. Tak bisa lagi diubah oleh DPR,” tegasnya.

Ulama asal Malang Raya ini meminta agar jangan muncul spekulasi politik yang liar, seolah-olah ini permintaan dari Presiden Jokowi kepada DPR.

“Jangan pula dikaitkan secara liar, seakan-akan karena dukungan kepada anaknya Presiden Jokowi. Jangan kaitkan DPR dengan motivasi politik dukungan calon tertentu,” ungkap Habib Syakur.l.

Habib Syakur mengapresiasi masyarakat yang semakin kritis, namun tetap harus menahan diri agar persoalan tidak berkepanjangan.

Bagi Habib Syakur, masyarakat harus jeli dan teliti juga melihat fakta, bahwa kesalahan itu ada di DPR. Yang salah di Baleg DPR kenapa mau melawan putusan MK.

“Yang salah itu Baleg DPR. Kenapa kok Pak Jokowi yang dikait-kaitkan. Kasian dong pak Jokowi dan keluarganya dijadikan sasaran kekesalan gara-gara perilaku DPR,” tandasnya.

Baca Juga  Komisi I DPR RI Setujui Laksamana TNI Yudo Margono Jadi Panglima TNI Gantikan Jenderal Andika Perkasa

Kepada penyelenggara pemilu, Habib Syakur meminta agar menjalankan tugas secara objektif.

“KPU harusnya putusan MK saja diikuti. Harus adil dan Tegal lurus pada konstitusi. Karena ini momen untuk membuktikan pemerintah solid menegakkan konstitusi, mengawal putusan MK,” tandas Habib Syakur.***

Red/K.103

Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com

Tags: dpr riGerakan Nurani Kebangsaanmahkamah konstitusiPersoalan Putusan MK
ShareSendShareSharePinTweet
Post Sebelumnya

Jaksa Agung RI: Keterampilan Menembak jadi Modal Dasar Insan Adhyaksa Menjaga Kewenangan Penggunaan Senjata Api

Post Selanjutnya

IPW Kecam Kekerasan Aparat Terhadap Pendemo di Gedung DPR

RelatedPosts

IPW Ungkap Propam Polri Periksa Eks Kapolda Kalbar Pipit Rismanto Terkait Kasus Korupsi Tambang

7 Juni 2026

Informasi Penghentian Sementara Program MBG adalah Hoaks, Berikut Penjelasan BGN

7 Juni 2026

Polri Resmikan Logo Layanan Polisi 110, Ini Makna dan Filosofi di Baliknya

6 Juni 2026

Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Menteri Jumhur Serukan Aksi Nyata Hadapi Krisis Iklim

6 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pentingnya sinergi DPR, pemerintah, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas (Istimewa)

Dasco Kumpulkan Gubernur BI dan Menkeu, Bahas Strategi Jaga Pertumbuhan Ekonomi

6 Juni 2026

Diterpa Isu Penghentian Operasional, BGN Tegaskan MBG Tetap Berjalan di Seluruh Indonesia

6 Juni 2026
Post Selanjutnya

IPW Kecam Kekerasan Aparat Terhadap Pendemo di Gedung DPR

Jelang Pendaftaran Pilkada 2024, KPU Garut dan Pemkab Mantapkan Persiapan

Discussion about this post

KabarTerbaru

20 Lembaga Lingkungan Siap Sukseskan Usulan Raperda Inisatif Pengelolaan Mata Air

7 Juni 2026

IPW Ungkap Propam Polri Periksa Eks Kapolda Kalbar Pipit Rismanto Terkait Kasus Korupsi Tambang

7 Juni 2026

Pemerintah Hormati Proses Hukum Silmy Karim, Presiden Prabowo Teken Surat Pemberhentian

7 Juni 2026

Informasi Penghentian Sementara Program MBG adalah Hoaks, Berikut Penjelasan BGN

7 Juni 2026

Komitmen Berantas Korupsi, Pemerintah Optimalkan Pengawasan Kementerian dan Lembaga

6 Juni 2026

Polri Resmikan Logo Layanan Polisi 110, Ini Makna dan Filosofi di Baliknya

6 Juni 2026

Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Menteri Jumhur Serukan Aksi Nyata Hadapi Krisis Iklim

6 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pentingnya sinergi DPR, pemerintah, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas (Istimewa)

Dasco Kumpulkan Gubernur BI dan Menkeu, Bahas Strategi Jaga Pertumbuhan Ekonomi

6 Juni 2026

Kabar Menkeu Purbaya Mundur, Mensesneg: Tidak Ada Rencana Reshuffle Kabinet

6 Juni 2026

Komitmen Berantas Korupsi, Pemerintah Optimalkan Pengawasan Kementerian dan Lembaga

6 Juni 2026

Kabar Terpopuler

  • Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Wakil Presiden RI 1993-1998

    Mengenal Tujuh  Anak Try Sutrisno: Dari Jenderal, Dosen, hingga Psikolog di Amerika Serikat

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Terbongkar! Alasan di Balik Pencopotan Dadan Hindayana Sebelum Akhirnya Ditahan Kejagung

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Sempat Bantah Kena OTT, Kejagung Ungkap Sony Sonjaya Terafiliasi Tiga Yayasan hingga Intervensi Verifikasi SPPG

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • FSP BUMN IRA Desak Danantara Evaluasi Pejabat BUMN yang Belum Tuntaskan Hak Pekerja

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Diselidiki, Kejagung Periksa Sejumlah Pejabat BGN

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Informasi Penghentian Sementara Program MBG adalah Hoaks, Berikut Penjelasan BGN

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Dadan Hindayana Dicopot dari Jabatan Kepala BGN, Presiden Prabowo Rombak Pimpinan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Kabariku

Kabariku.com diterbitkan PT. Mega Nusantara Group dan telah diverifikasi Dewan Pers dengan Sertifikat Nomor: 1400/DP-Verifikasi/K/VIII/2025

Kabariku

SOROTMERAHPUTIH.COM BERITAGEOTHERMAL.COM

  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 Kabariku.com

Tidak ada hasil
View All Result
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
  • Dwi Warna
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Kabar Daerah
  • Hukum
  • Politik
  • Opini
  • Artikel
  • Lainnya
    • Seni Budaya
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Profile
    • Pembangunan

© 2025 Kabariku.com