Nota Kesepahaman Partai Gerindra dan PKS Garut Hal yang Wajar dan Strategis

Garut, Kabariku- Partai Gerindra Garut membantah pernyataan sikap koalisi dr Helmi Budiman selaku ketua DPD PKS Garut, yang mengklaim telah berkoalisi untuk menentukan calon Bupati-Wakil Bupati Garut pada Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Sebelumnya, DPD Partai NasDem Garut melaksanakan silaturahmi dan penandatanganan (MoU) nota koalisi dengan DPC partai Gerindra Garut. Penandatanganan MoU langsung oleh Ketua masing-masing Partai tersebut, berlangsung di Kantor Sekretariat DPC partai Gerindra Garut Jalan Proklamasi Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Jawa Barat, Jum’at (07/06/2024).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Hasanuddin, kader Partai Gerindra menilai pertemuan tersebut adalah wajar sebagai partai terbuka untuk menjajaki komunikasi politik dengan partai mana pun.

“Saya sebagai Kader Gerindra yang mendaftar sebagai Calon Bupati Garut 2024-2029 berpandangan bahwa Nota Kesepahaman Parati Gerindra dan Partai PKS pada Hari Jum’at, 7 Juni 2024 adalah hal yang wajar dan strategis dalam komunikasi politik menjelang pemilihan kepala daerah di Garut,” kata Hasanuddin. Minggu (09/06/2024).

Hasanuddin menjelaskan, bahwa informasi yang didapatkannya, nota kesepahaman tertulis antar Partai Gerindra dan Partai PKS berisikan 3 point, yaitu;

Pertama, membangunan kesepahaman menciptakan pemilu damai, tertib, aman dan bersih.

Kedua, melakukan komunikasi politik untuk membangun koalisi dengan partai politik lainnya.

Ketiga, akan terus didiskusikan dan evaluasi bahkan dapat ditinjau kembali berdasarkan arahan DPW/DPD dan DPP masing-masing partai.

“Secara historis nota kesepahaman Gerindra-PKS adalah hal wajar, sebab selama ini, hampir 2 periode (10 Tahun) bekerjasama. Jadi wajar saja kalau komunikasi ini terjadi,” terangnya.

Dari isi nota kesepahaman, menurut Hasanuddin, hal tersebut masih bersifat umum, yang tentu saja perlu tindaklanjut.

“Dan masih membuka ruang bagi partai politik lain untuk bekerjasama (bergabung), dan masih membuka peluang kerjasama bisa tidak terjadi,” urainya.

Hasanuddin menegaskan, Pertemuan Gerindra-PKS ini suatu kemajuan, sebab setelah Bupati-Wakil Bupati Garut dari Gerindra-PKS berakhir masa jabatan, ini kali pertama secara resmi pembicaraan kembali dibuka.

“Tentu saja, saya selaku Kader Gerindra akan tunduk dan patuh pada keputusan Partai Gerindra,” tegasnya.

Hasanuddin berpendapat bahwa Koalisi Gerindra-PKS ini akan membuat gentar partai politik lainnya, dan secara realistis akan bergabung sebab sudah teruji 2 periode menang pemilukada di Garut.

Apalagi Partai Gerindra memiliki banyak Kader yang mumpuni dan berkapasitas melanjutkan kepemimpinan Rudi Gunawan di Garut.

Nota kesepahaman ini bisa menjadi pintu masuk bagi Partai Gerindra untuk mengajak PKS dan partai politik lain non koalisi Indonesia Maju untuk mensukseskan visi, misi dan program Indonesia Maju, atau pemerintahan Prabowo-Gibran kedepan.

“Saya yakin, PKS Garut akan menerima dan mensukseskan visi, misi dan program tersebut,” tuntasnya.***

Red/K.000