Garut, Kabariku- Video viral deklarasi dukungan anggota Banpol PP Kabupaten Garut untuk Cawapres Gibran Rakabuming Raka menuai polemik. Aksi mereka jadi perbincangan lantaran Satpol PP Kabupaten Garut baru saja membuat ikrar untuk netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Belakangan diketahui, jika video tersebut dibuat pada bulan Oktober 2023 lalu, sebelum Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai Cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
Hasanuddin, Koordinator SIAGA 98 berpandangan, bahwa video dukungan dari anggota Banpol PP merupakan apresiasi untuk Gibran sebagai pemimpim muda masa depan.
“Bahwa, beberapa pegawai kontrak Satpol PP yang beberapa waktu lalu menyampaikan apresiasinya pada Gibran Rakabuming Raka sebagai pemimpin muda masa depan tidaklah dapat dikualifikasi sebagai bentuk pelanggaran,” ucap Hasanuddin. Minggu (14/1/2024).
“Sebagaimana ketentuan peraturan terkait Pemilu dan/atau atauran terkait netralitas ASN/pegawai berstatus biayai negara,” imbuhnya.
Senada dengan Ketua Bawaslu, Hasanuddin menjelaskan, pembuatan video tersebut sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU.
“Informasi yang saya dapatkan, waktu (tempus) pembuatan video tersebut sebagai bentuk apresiasi dibuat sebelum masa pendaftaran Capres-Cawapres di KPU (19-25 Oktober 2023),” ucapnya.
Video tersebut, Hasanuddin menegaskan, dibuat dan sempat beredar sebelum masa pendaftaran dan/atau Gibran Rakabuming Raka belum menjadi Bakal Cawapres.
“Bahwa, sanksi yang dibuat oleh instansi asalnya (atasannya Satpol PP) tidak cermat dan terkesan cuci tangan terhadap tindakan bawahannya,” tuturnya.
Aktivis 98 ini meminta sanksi berupa skorsing dalam waktu yang bervariatif dan tidak mendapatkan gaji selama skorsing tersebut, dicabut.
“Terhadap hal ini saya berharap, dicabut,” tegasnya.
Bahwa, lanjut Hasanuddin, apresiasi terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai pemimpin masa depan, tidak spesifik terkait Pilres pada konteks waktu saat ini.
Menurutnya, apresiasi yang dicetuskan para anggota Banpol PP melainķan bentuk apresiasi karena pemimpin muda yang berhasil, dan menginspirasi kaum muda untuk menjadi pemimpin masa depan, adalah penilaian yang objektif dan tidak bertendensi politik.
“Bahwa, saya berharap Bawaslu Kabupaten dapat menilai peristiwa teresebut dari perspektif waktu atau tempus pembuatan video yang pada saat itu belum memasuki tahapan pendafataran apalagi masa kampanye,” harapnya.
Hasanuddin berharap Satpol PP membebaskan dari sanksi namun juga mengembalikan nama baik anggotanya.
“Harus merehabilitasi nama baik mereka, dari anggapan tindakan tidak netral dalam Pemilu 2024, serta membebaskan dari sanksi atas dugaan pelanggaran peraturan terkait Pemilu,” pungkas Hasanuddin.***
Red/K.101
Discussion about this post