Sula, Kabariku- Badan Pengawasan Pemelihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sula didesak periksa dua oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dan oknum Aparat Desa Buya, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara.
Informasi yang diterima, kedua oknum ASN tersebut, inisial AAF oknum pegawai asal Kabupaten Pulau Taliabu dan SF oknum guru SMP Negeri 2 Mangoli Selatan, dan insial SF oknum Aparat Desa Buya.
Ketiga Aparat ini diduga mendampingi calon legislatif (caleg) insial SHF asal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di daerah pemilihan (Dapil) 3 Kepulauan Sula untuk melakukan sosialisasi.
Pakar Hukum Pidana dan Dosen Fakultas Hukum Unikom, Assoc. Prof. Dr. Musa Darwin Pane mendesak kepada Bawaslu Kepulauan Sula untuk segera memeriksa oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) serta oknum Aparat Pemerintah Desa Buya yang diduga terlibat dalam politik praktis.
Menurutnya, dugaan keterlibatan kedua oknum ASN dan Aparat desa yang membantu melakukan sosialisasi caleg tersebut, di dapilnya. ini merupakan pelanggaran yang fatal.
“Olehnya karena itu, Bawaslu Sula diminta untuk memanggil pihak terkait guna dimintai kalarifikasinya sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya kepada media, Minggu (14/1/2024).
Musa menjelaskan, bahwa ada aturan yang melarang keterlibatan oknum ASN dan Aparat Desa itu diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Adapun dalam Pasal 280 ayat (2), disebutkan bahwa perangkat desa termasuk ke dalam pihak yang dilarang diikutsertakan oleh pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu.
Selain tidak boleh diikutsertakan dalam kampanye, perangkat desa, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (3) juga dilarang menjadi pelaksana dan tim kampanye pemilu. Sedangkan dalam Pasal 494 dijelaskan bahwa setiap aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, kepala desa, perangkat desa, dan atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.
Selanjutnya Pasal 282 memuat aturan tentang larangan pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye. Akan diberi Sanksi yang disebutkan dalam Pasal 490, yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.
“Apabila dugaan keterlibatan oknum ASN dan Aparat Desa tersebut, tidak dipanggil oleh Bawaslu maka patut diduga integritas Bawaslu Sula dalam menindak pelanggaran pemilih dan tebang pilih,” tandasnya.***
Red/K.101
Discussion about this post