Jakarta, Kabariku- Sekretaris Jendral Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (SekJen EN LMND) Nasaruddin Latupono, menilai debat pertama Capres dengan salah satu temanya menyangkut tentang HAM khususnya di Papua belum melahirkan solusi atas permasalahan yang terjadi di sana.
Menurut Nasaruddin, jika merajuk pada situasi saat ini, dapat kita identifikasikan bahwa masalah Papua adalah masalah yang besar dan kompleks.
“Tidak dapat disangkal dari dulu hingga kini, Papua dilanda konflik berlapis, hal ini dilatar belakangi atas permasalahan SDM serta kekayaan SDA yang dimiliki oleh papua,” ucap Naslat, sapaan akrab Nasaruddin Latupono selaku Sekjend EN LMND. Rabu (13/12/2023).
Dalam debat pertama Capres yang dilakukan oleh penyelengara Pemilu dengan tema ‘hukum, pemerintahan, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan juga kerukunan warga’, pada Selasa (12/13/2023) dan disiarkan di stasiun TV serta disaksikan langsung oleh seluruh rakyat Indonesia, harusnya dapat melahirkan resolusi yang kongkrit.
“Solusi terbaik yang sudah terkonsepsi melalui diskusi mendalam dan investigasi atas permasalahan yang terjadi di papua adalah resolusi dari PRD untuk Papua yang telah digaungkan dan ditawarkkan langsung kepada pemerintah pada 2019 silam,” jelas Naslat.
Naslat juga menyampaikan, dalam resolusi PRD untuk papua tersebut, melingkupi poin-poin penting yakni: dialog seluas-luasnya sebagai opsi lain dari pendekatan militeristik, pemajuan ekonomi dan budaya untuk kualitas SDM dan SDA orang asli Papua.
Kemudian, lanjutnya, yang terakhir menyangkut infrasturuktur politik yang harus diisi oleh orang papua asli yakni dewan rakyat Papua.
“Terakhir, kepada semua Capres maupun Cawapres untuk kedepannya agar penyampaian materi dark tema harus lebih disederhanakan lagi dan jangan mengunakan insiden masa lalu untuk menyerang individu capres yang lain,” tutupnya.***
Red/K.101
Discussion about this post