Korpolairud Baharkam Polri Gelar FGD untuk Tingkatkan Harkamtibmas di Perairan

Jakarta, Kabariku- Indonesia sebagai negara maritim harus menjadi negara yang mampu memanfaatkan wilayah laut sebagai pengembangan kekuatan geopolitik, kekuatan militer, kekuatan ekonomi dan kekuatan budaya bahari.

Untuk mampu mewujudkan hal tersebut Korpolairud Baharkam Polri menghelat Fokus Grup Discussion (FGD) dengan tema ‘Peran Stakeholder Dalam Rangka Pengamanan ALKI untuk Meningkatkan Harkamtibmas di Perairan” yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Widodo Budidarmo Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri. Selasa (14/11/2023).

FGD ini dilaksanakan dalam rangka implementasi proyek perubahan yang digagas oleh AKBP Hendri CDS dengan judul “Strategi Korpolairud Baharkam Polri pada Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia Dalam Rangka Harkamtibmas di Wilayah Perairan”.

FGD ini sebagai salah satu metode project leader dalam rangka menggali saran masukan, ide gagasan, baik dari narasumber selaku pengamat maritim maupun stakeholder maritim, seperti Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Bea dan Cukai,BC, Syahbandar dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyempurnakan proyek perubahan yang sedang disusun.

Salah satu narasumber dalam FGD yakni DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC) yang memaparkan dalam tulisannya “Strategi Korpolairud Baharkam Polri pada Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Dalam Rangka Meningkatkan Harkamtibmas Wilayah Perairan” menyatakan untuk menciptakan Harkamtibmas yang baik di wilayah ALKI, Korpolairud Baharkam Polri dapat menerapkan beberapa langkah strategis.

“Pertama adalah Peningkatan Kerjasama Internasional. Korpolairud Baharkam Polri dapat memperkuat kerjasama dengan negara-negara yang kapalnya sering melintas di ALKI melalui pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di ALKI,” sebutnya.

Kemudian, lanjut pandangan Capt. Hakeng, kerjasama internasional penting untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah ALKI. Kerjasama ini dapat dilakukan melalui pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan penegakan hukum bersama.

“Pertukaran informasi dapat membantu Korpolairud Baharkam Polri untuk mengetahui potensi ancaman di wilayah ALKI,” ungkapnya.

Lanjut dia, kerjasama lainnya bisa dalam bentuk pelatihan bersama yang dapat meningkatkan kemampuan personel Korpolairud Baharkam Polri dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di laut.

“Penegakan hukum bersama dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran di wilayah ALKI,” tegasnya.

Langkah strategis kedua menurut Capt. Hakeng yang dapat dilakukan Korpolairud Baharkam Polri adalah Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Personel dan Peralatan.

“Meningkatkan kapasitas dan kemampuan personel serta peralatan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di laut melalui pelatihan dan peningkatan peralatan,” jelasnya.

Lanjut dia, peningkatan kapasitas dan kemampuan personel dan peralatan penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah ALKI.

“Selanjutnya, pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan personel Korpolairud Baharkam Polri dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di laut. Peningkatan peralatan dapat meningkatkan kemampuan Korpolairud Baharkam Polri dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di laut,” bebernya.

Lebih jauh Capt. Hakeng menjelaskan, Korpolairud Baharkam Polri perlu melakukan strategi ketiga, yakni dalam hal Pencegahan dan Penanggulangan Ancaman Non-Tradisional.

Korpolairud Baharkam Polri dapat melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan ancaman non-tradisional seperti IUU fishing dan pencemaran lingkungan melalui peningkatan pengawasan dan penegakan hukum.

Kata dia, perlu dipahami bersama terkait ancaman non-tradisional seperti IUU fishing dan pencemaran lingkungan dapat membahayakan keamanan dan kelestarian lingkungan laut.

“Oleh sebab itu penting pula personel Korpolairud Baharkam Polri melakukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dapat membantu mencegah dan menanggulangi ancaman non-tradisional di wilayah ALKI,” paparnya.

Strategi keempat yang patut dilaksanakan personel Korpolairud Baharkam Polri adalah peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat.

Strategi ini menurut Capt. Hakeng adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan laut melalui program edukasi dan kampanye. Serta melibatkan masyarakat, khususnya nelayan dan warga pesisir, dalam pengamanan ALKI sebagai sumber informasi terkait pelanggaran seperti IUU fishing dan ancaman lainnya.

“Kesadaran dan pengetahuan masyarakat penting untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah ALKI. Sosialisasi kepada masyarakat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan laut. Keterlibatan masyarakat dalam pengamanan ALKI dapat membantu Korpolairud Baharkam Polri dalam memperoleh informasi terkait pelanggaran di wilayah ALKI,” tegas Capt. Hakeng.

Dan, strategi yang kelima atau terakhir menurut Capt. Hakeng yakni peningkatan pengawasan dan penegakan hukum.

Menurutnya, Korpolairud Baharkam Polri perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kecelakaan laut, melalui peningkatan patroli dan penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan laut.

“Kecelakaan laut dapat membahayakan keselamatan jiwa dan harta benda. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dapat membantu mencegah kecelakaan laut dan memberikan efek jera bagi pelaku kecelakaan laut,” tutup Capt. Hakeng.***

Red/K.104