Garut, Kabariku- Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko) menggelar acara Sosialisasi Dashboard Keuangan Inklusif dengan tujuan mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Garut.
Acara dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dan pemangku kepentingan terkait, termasuk Bupati Garut, Rudy Gunawan, serta Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, berlangsung di Gedung Pendopo Garut, Kamis (8/9/2023).
Dalam sambutannya, Bupati Garut, Rudy Gunawan, menekankan pentingnya kolaborasi antar stakeholder untuk mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.
Pemkab Garut, kata Rudy, telah menyusun strategi sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, mencakup penyediaan kebutuhan masyarakat, pengurangan beban, dan stimulus ekonomi.
Program pemberdayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga menjadi fokus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Garut.
“Nah dalam rangka Garut, kami punya strategi bagaimana menurunkan angka kemiskinan ekstrem, meskipun datanya baru kami terima yang tambahan esktrem itu ya di tahun 2023, tapi kemiskinan ekstrem ini harus selesai di 2024,” ujar Rudy.
Ia menerangkan dalam kesempatan ini, pihak Kemenko Perekonomian membawa beberapa pihak yang akan membantu Kabupaten Garut dalam menyelesaikan kemiskinan ekstrem, salah satunya yaitu institusi yang berhubungan dengan kegiatan usaha mikro dan super mikro.
Institusi tersebut, imbuh Rudy, akan dijadikan bagian untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut, salah satunya melalui pemberian akses permodalan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Nah di Garut melakukan itu semuanya, (bahkan penanganan) inflasi kita mendapatkan DID (Dana Insentif Daerah) kinerja 10 miliar, dalam rangka membuat satu kegiatan yang berhubungan dengan KUR kami juga KURnya banyak,” ucapnya.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menegaskan pentingnya sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan sektor swasta, untuk keberhasilan program pengentasan kemiskinan ekstrem.
Melalui program ini, ia mengajak penyalur dan penjamin KUR ini bisa membantu pihaknya untuk membina UMKM-UMKM yang ada, dengan harapan setelah mereka dibina, diberikan training, hingga memiliki skill kewirausahaan yang cukup, UMKM tersebut bisa mengakses program pembiayaan super mikro dengan limit pinjaman hingga Rp10 juta dengan bunga hanya 3%.
“Karena tadi mungkin (pembiayaan) ini yang paling dekat dengan program penghapusan kemiskinan ekstrem, pagunya cuma 10 juta, bunganya 3%, kemudian persyaratan pendirian usaha juga relatif lebih mudah gitu, kalau 6 bulan bisa akses tapi dengan pendampingan dan pelatihan, itu kemudian juga yang kita harapkan meningkatkan akses pembiayaan seluruh UMKM terhadap pembiayaan ini,” jelasnya.
Program ini diharapkan mampu memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi UMKM, serta berkontribusi dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Garut.
Terlebih, Kabupaten Garut sudah memiliki data by name by address terkait penerima bantuan yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Saya lihat udah bisa di-crosscheck gitu ya, dengan berbagai program yang ada, nanti tadi yang kita diskusiin, nanti dilengkapi lagi dengan data penerima KUR, misalnya kita bisa lihat bisa tahu tuh, dari masyarakat yang miskin atau yang desil 1 (sampai) desil 4, mana yang sudah (menerima program KUR), mana yang belum,” tandasnya.
Langkah ini sejalan dengan upaya Kemenko Perekonomian untuk memperkuat inklusi keuangan sebagai salah satu fondasi utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.***
Red/K.101
Discussion about this post