Jakarta, Kabariku- Kejaksaan Agung kembali melakukan pemeriksaan terkait dengan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi (TPK) dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022.
Pemeriksaan terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS).
Kapuspenkum Dr. Ketut Sumedana menjelaskan, keempat orang saksi yang diperiksa pada hari Rabu (5/7/2023) atas perkara tersebut yaitu WN selaku Ketua Tim Project Management Unit (PMU) BAKTI, J selaku Staf Pimpinan Direktur Utama BAKTI, M selaku Tenaga Ahli Project Manager Unit (PMU) BAKTI, dan NPWH alias EH selaku Komisaris Utama PT Laman Tekno Digital.
“Sebanyak 3 orang saksi diperiksa, diantaranya WN selaku Ketua Tim Project Management Unit (PMU) BAKTI, J selaku Staf Pimpinan Direktur Utama BAKTI, M selaku Tenaga Ahli Project Manager Unit (PMU) BAKTI, NPWH alias EH selaku Komisaris Utama PT Laman Tekno Digital,” kata Dr. Ketut Sumedana di Jakarta, dikutip Kamis (6/7/2023).
Kapuspenkum menjelaskan bahwasaannya keempat orang yang telah diperiksa sebagai saksi tersebut, dilakukan untuk penyidikan terkait dengan perkara dugaan TPPU dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh tersangka Muhammad Yusrizki (Yus).
Sedangkan terkait dengan perkara dugaan TPK dan tersangka berinisial WP, dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2022.
Sebagai informasi, hingga kini, penyidik masih mengevaluasi dan mempelajari dokumen-dokumen dan alat bukti yang ada.
“Sepanjang kami pandang itu terkait dengan informasi yang beredar dan itu ada urgensinya pasti kita akan panggil,” tegasnya.
Tidak menutup kemungkinan Kejagung memeriksa pengusaha Hapsoro Sukmonohadi (Happy Hapsoro). Suami Ketua DPR Puan Maharani itu merupakan pemilik PT Basis Utama Prima (BUP), perusahaan yang dipimpin Yus, salah satu tersangka korupsi BTS 4G Bakti Kominfo.
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menuturkan pemanggilan Happy tergantung penyidik.
“Pemeriksaan yang dilakukan kepada para saksi dilakukan untuk memperkuat bukti bukti serta melengkapi berkar berkas perkara. Siapapun dia itu kebutuhan penyidikan. Jadi tergantung penyidik,” tandas Kapuspenkum.***
Red/K.101
Berita Terkait:
Discussion about this post