Beredar Tanda Bukti Penerimaan Laporan Masyarakat ke KPK Terkait Dugaan Suap Melibatkan Bupati Kuningan

Jakarta, Kabariku- Belum tuntas masalah dugaan keterlibatan pada proyek pengadaan PJU Gate senilai 117M, Bupati Kuningan H Acep Purnama kembali dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan gratifikasi rencana pembangunan Mall Kuningan eks Pujasega di Jalan Siliwangi Kabupaten Kuningan.

Direktur PT Multi Nawa Panca, Nurjayana melaporkan hal tersebut ke meja informasi pengaduan masyarakat KPK dengan nomor bukti lapor 2023-A-02451, Kamis (8/6/2023) lalu.

Nurjayana mengungkapkan, Acep Purnama selaku Bupati Kuningan diduga menerima gratifikasi dalam rencana pembangunan Mall Kuningan berupa 1 unit mobil Toyota Hardtop tahun 1981 pada November 2020, dengan nilai pembelian sebesar Rp255 juta, dan 1 unit mobil Suzuki Katana tahun 2002 pada Januari 2021.

Melansir ZonaPriangan, dalam laporannya, Nurjayana melampirkan bukti dokumen (laporan keuangan) PT Multi Nawa Panca, bukti transfer, rekaman pembicaraan, video, dan rekaman percakapan melalui Whatsapp messenger.

Sebelumnya, surat pernyataan Bupati Kuningan dilaporkan ke KPK beredar di kalangan masyarakat.

Dalam surat pernyataan tersebut, tak hanya Bupati Acep Purnama, tapi juga menyebut orang-orang penting di sekitarnya.

Berikut isi surat tersebut yang beredar di kalangan masyarakat:

Nomor :01/VI PT.MNP/2023
Lampiran : 1 bundel

Perihal : Laporan tindak pidana gratifikasi pemberian mobil Suzuki katana 2002 dwn Toyota Hardtop tahun 1981 kepada Bupati Kuningan Acep Purnama

Kepada Yth
Ketua KPK RI
Komjen (P) Firli Bahuri
Di
Jakarta

Salam sejahtera bagi kita semua

Dengan ini saya Nurjayana selaku Direktur Utama PT. Multi Nawa Panca melaporkan kepada Bapak Ketua KPK RI terkait Bupati Kuningan Acep Purnama yang menerima pemberian kendaraan berupa mobil dari perusahaan kami yaitu PT. Multi Nawa Panca dalam kaitan proses pembangunan Mall Kuningan di Jalan Siliwangi Kabupaten Kuningan dengan poin sebagai berikut :

1. Pemberian kendaraan berupa 1 unit mobil Toyota Hardtop tahun 1981 warna abu tua dengan Nopol D 1810 XGJ pada bulan Nopember 2020, yang dibeli dari Showroom Mobil Bekas Omega Bandung dengan nilai pembelian sebesar Rp 255 juta dengan marketingnya ibu Atin no HP 0812140***** yang diberikan kepada ajudan Bupati Kuningan Yudhi Arif Indrawan.

2. Pemberian kendaraan berupa mobil 1 unit mobil Suzuki Katana tahun 2002 warna merah dengan Nopol D 1211 VCO pada bulan Januari 2021, yang dibeli dari perorangan yang bernama Dian Kurniawan no HP 081321***** yang diberikan kepada Bupati Kuningan dengan perantara Sdri Linda Prado orang dekat yang bersangkutan.

Laporan yang saya buat mengindikasikan kuat adanya benturan kepentingan di mana Penyelenggara Negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. Benturan kepentingan termasuk ke dalam perbuatan perilaku korupsi. Untuk itu saya meminta kepada Bapak Ketua KPK RI untuk memanggil dan memeriksa Bupati Kuningan Acep Purnama, ajudan Bupati Kuningan Yudhi Arif Indrawan dengan memakai undang-undang sebagai berikut :

Berikut Nama dan Nomor HP untuk Dimintai Keterangan oleh KPK RI:

1. Bupati Kuningan Acep Purnama 081223*****
2. Ajudan Bupati Kuningan Yudhi Arif Indrawan 0853212*****
3. Letkol Lek DA Penjamin Perusahaan 0812121*****
4. Nurjayana Direktur Utama PT. Multi Nawa Panca 0821163*****
5. Dani Ramdan Komisaris Utama PT. Multi Nawa Panca 0812868*****
6. Utton Subehi Komisaris PT Multi Nawa Panca 081223*****
7. Iman Sudarman Komisaris PT. Multi Nawa Panca 0857148*****
8. Dian Kurniawan penjual mobil Suzuki Katana 0813219*****
9. Atin marketing Showroom Omega Bandung 0812140*****
10. Linda Prado penerima perantara mobil Suzuki Katana 08118*****

1. UU No. 20 tahun 2021 yaitu tentang Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan Pasal 12 B Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, yaitu: “Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, penjadwalan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainya.

2. Penjelasan Aturan Hukum e Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sesikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 miliar.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

3. Sanksi Pasal 12B ayat (2) UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001. Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 miliar.

4. Pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Semoga bapak Ketua KPK RI dan kepala PPATK RI bisa segera menindaklanjuti laporan yang saya buat terkait dugaan tindak pidana TPPU sebesar Rp 112 miliar yang dananya berasal dari MDI dan BRI Venture.

Sebagai bentuk pencarian keadilan dengan harapan hukum ditegakkan setinggi-tingginya. Bukti rekaman pembicaraan, video, WA, dan surat dokumen saya lampirkan dalam laporan ini.***

Terima kasih atas perhatiannya.
PT Multi Nawa Panca
NURJAYANA
Direktur Utama

Red/K.000