Jakarta, Kabariku – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi meningkatnya kasus kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa waktu terakhir.
Puan menilai fenomena tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama antara DPR dan pemerintah, khususnya terkait sistem politik dan tingginya ongkos dalam kontestasi kepala daerah.
“Kita harus sama-sama evaluasi antara DPR dengan pemerintah terkait dengan hal tersebut. Apakah kemudian mungkin biaya politik terlalu mahal atau kemudian bagaimana memberikan pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Menurut Puan, fenomena banyaknya kepala daerah yang tertangkap KPK menjadi peringatan serius bagi semua pihak untuk memperbaiki sistem politik dan tata kelola pemerintahan daerah.
Selain mengevaluasi aspek biaya politik, DPR juga akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap akuntabilitas kepala daerah.
Ia menilai kesadaran mengenai tanggung jawab publik harus menjadi bagian penting dalam kepemimpinan di daerah.
“Juga bagaimana memberikan kesadaran kepada seluruh kepala daerah bahwa akuntabilitas itu penting, bukan hanya untuk pengawasan akuntabilitas tapi bagaimana kesadaran untuk sama-sama saling menjaga,” kata Puan.
Puan menegaskan evaluasi tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh agar permasalahan korupsi di daerah tidak terus berulang.
“Jadi memang harus evaluasi ke semua lini terkait dengan hal tersebut,” imbuhnya.
Diketahui, dalam periode Januari hingga Maret 2026, sejumlah kepala daerah telah terjaring OTT KPK. Beberapa di antaranya adalah Bupati Pati, Wali Kota Madiun, Bupati Pekalongan, serta yang terbaru Bupati Rejang Lebong.*
Discussion about this post