Jakarta, Kabariku- Indonesia telah berkomitmen selama lebih dari sepuluh tahun dalam melaksanakan pemerintahan yang terbuka dan partisipatif melalui kerangka Open Government.
Praktik keterbukaan Pemerintah ini terus didukung implementasinya oleh berbagai Kementerian/Lembaga untuk mencapai pembangunan yang berdampak.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyampaikan bahwa adanya transformasi tata kelola dan peningkatan kinerja pembangunan nasional, serta perluasan praktik keterbukaan di berbagai tingkatan pemerintah adalah urgensi yang perlu diprioritaskan pelaksanaannya.
Hal ini mengingat banyaknya penyelewengan dan kasus korupsi yang menjerat pemerintah.
“Korupsi menjadi penyakit pemerintahan karena keremang-remangan yang menimbulkan ketidakpastian dan kurangnya akuntabilitas,” kata Ghufron dalam sambutannya pada acara Open Government Week 2023, di Gedung Bappenas, Jakarta (16/5/2023).
Dalam kesempatan ini Ghufron juga menjelaskan bahwa dengan adanya keterbukaan informasi, kinerja pemerintah sebagai pemilik kewenangan menjadi lebih transparan.
“Pemerintahan yang terbuka menjadi prasyarat untuk melayani masyarakat dengan adil dan akuntabel,” lanjutnya.
Pada tahun 2023, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI) kembali menyelenggarakan Open Government (OG) Week pada tanggal 10-16 Mei 2023 yang bertemakan “Pekan Keterbukaan Pemerintah: Mewujudkan Ko-kreasi dan Kolaborasi pada Setiap Tingkatan Pemerintah”.
Ghufron menyambut baik dan mengapresiasi agenda OG Week 2023 ini.
“Semoga semangat Open Government ini juga menjadi bagian dari upaya antikorupsi. Sehingga kedepannya Indonesia menuju pemerintah transparan dan bebas korupsi,” jelas Ghufron.
Puncak acara dalam rangkaian kegiatan OG Week 2023 ini adalah penyelenggaraan diskusi panel yang menghadirkan berbagai perwakilan Kementerian/Lembaga, masyarakat sipil, akademisi, serta perwakilan pemuda.
Deputi Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas Bogat Widyatmoko menyampaikan bahwa kegiatan ini akan membahas refleksi dari implementasi nilai ko-kreasi dalam keterbukaan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berdampak melalui_ co-create, collaborate, dan contribute.
“Kita harus memasuki paradigma baru. Seluruh pemangku kepentingan dan komponen negara tidak hanya harus bersinergi tapi berko-kreasi khususnya untuk mewujudkan pemerintah yang lebih terbuka dengan mengimplementasikan nilai-nilai keterbukaan,” jelas Bogat.
Lebih lanjut, Bogat menyampaikan strategi penguatan keterbukaan pemerintah pembangunan berkelanjutan yang akan dilaksanakan, yaitu pengarusutamaan nilai keterbukaan pemerintah yakni; transparansi, akuntabilitas, inklusi, inovasi, dan partisipasi, penguatan kolaborasi antar-aktor melalui ko-kreasi dalam proses pembangunan, dan pengingtegerasian keterbukan pemerintah dengan agenda pemerintah lainnya untuk mencapai rencana yang berdampak.
Aplikasi JAGA
Sebagai upaya pencegahan korupsi dan mendorong keterbukaan informasi terhadap publik, KPK juga mengembangkan berbagai platform, salah satunya aplikasi JAGA.
Platform tersebut dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam berpartisipasi mengawal kebijakan pemerintah dan mencermati anggaran pemerintah daerah.
Fitur-fitur yang dimiliki seperti Jaga Pendidikan, Jaga Pelabuhan, Jaga Desa, Jaga Kesehatan, dan Jaga perizinan. Dalam platform ini juga memuat pelaksanaan dan hasil MCP (Monitoring Center for Prevention), serta SPI (Survey Penilaian Integritas).
Adapun Masyarakat bisa mengaksesnya melalui https://jaga.id.
Turut hadir serta dalam kegiatan ini Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi, Kementerian PPN/Bappenas, Deputi V Bidang Politik Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM, Kantor Staf Presiden.***
Red/K.101
Discussion about this post