Jakarta, Kabariku- SIAGA 98 menduga, perbedaan pemahamanan hingga berlarut-larutnya penempatan Brigjen Pol Endar Priantoro usai dikembalikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke institusi Polri tejadi karena Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendapatkan masukan yang keliru dari bawahannya.
Masukan yang keliru tersebut baik menyangkut informasi maupun beberapa ketentùan terkait penugasan Anggota Polri di KPK.
“Khususnya mengenai ketentuan terkait Penugasan Polri di instansi lain yang harus mempedomani Permenpan RB No.62 Tahun 2020 dan Peraturan BKN No.16 Tahun 2022,” turut Koordinator SIAGA 98 dalam pers rilisnya, Rabu (5/4/2023).
Terkait penugasan anggota Polri di luar instansi, lanjut Hasanuddin, Kapolri mempunyai ketentuan yang diatur dalam Perkapolri No. 4 Tahun 2017.
Namun, terkait Brigjen Endar, Perkapolri ini tidak menjadi rujukan dalam surat Kapolrì tertanggal 29 Maret 2023.
Dalam surat itu, Kapolri malah menggunakan Perkapolri No 12 Tahun 2018, yang tentu saja tidak utuh dalam memahami substansi penugasan.
Kekeliruan ini, tentu bukan disebabkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit, melainkan bawahannya dan pihak-pihak yang tak ingin Polri -KPK harmonis.
“Kami berpendapat bahwa hukum dan/aturan haruslah dilihat secara keseluruhan yang utuh dan tak boleh direduksi sepotong-sepotong, apalagi jika digunakan untuk mengadili dan/atau mengevalùasi suatu peristiwa,” kata Hasanuddin.
Oleh sebab itu, tambahnya, terkait penugasan Brigjen Endar, tak boleh dilihat semata dari perspektif ketentuan dan/atau SOP di KPK, melainkan juga ketentuan dan/atau SOP di Polri terkait penugasan.***
Red/K.102
Berita Terkait :
Discussion about this post