Jakarta, Kabariku- SIAGA 98 mendukung rencana Komite TPPU yang akan membentuk Satgas Pengusutan dugaan TPPU 349 triliun di lingkup kerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagaimana disampaikan Ketua Komite TPPU Mahfud MD, Rabu, 12 April 2023.
“SIAGA 98 menilai hal itu tidak bertentangan dengan upaya penyelidikan yang juga dilakukan penegak hukum lainnya jika melakukan penyelidikan 349 T,” jelas SIAGA 98 seperti disampaikan Koordinatornya Hasanuddin, Rabu (12/4/2023).
Dari Penjelasan Ketua TPPU Mahfud MD, lanjut Hasanuddin, Satgas ini bekerja dalam ruang lingkup kajian dan supervisi, dengan merekontruksi kerangka kasusnya dari awal terhadap LHA/LHP nilai agregat sebesar Rp. 349.874.187.502.987 atau yang dikenal dengan nilai agregat 349 T.
Dengan demikian, Satgas TPPU bersifat evaluatif, sebab itu masih dalam ruang lingkup tugas Komite TPPU dan lingkup Pasal 4 Peraturan Presiden RI No. 6 Tahun 2012, yaitu terkait evaluasi atas penanganan 349 T di Kementerian Keuangan.
“Jadi, tidak soal Kementerian Keuangan terlibat di dalamnya, karena terkait dengan data dan proses di Kementerian Keuangan.,” ungkap Hasanuddin.
Hasanuddin juga menandaskan, SIAGA 98 tidak apriori terhadap pembentukan Satgas yang melibatkan Kemenkeu, sebab penyelidikan dan pengusutan 349 T tetap dapat dilakukan oleh penegak hukum secara terpisah, mandiri dan independen, baik oleh kejaksaan dan kepolisian, maupun KPK.
“Apalagi, Kami, SIAGA 98 sudah meminta KPK melalui pengaduan masyarakat (Dumas) pada tanggal 5 April 2023 lalu untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan terkait dugaan ada atau tidaknya keterlibatan penyelenggara negara di 349 T yang menjadi kewenangan KPK,” kata Hasanuddin.
Diketahui, Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU) akan membentuk satgas untuk mengusut kasus transaksi janggal senilai lebih dari Rp349 triliun di Kemenkeu.
Tim gabungan atau satgas tersebut akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan laporan hasil analisis/laporan hasil pemeriksaan (LHA/LHP) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Mahfud menjelaskan, tim gabungan atau satgas tersebut akan melibatkan sejumlah pihak. Di antaranya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Ditjen Bea dan Cukai, dan Bareskrim Polri.
Kemudian Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kemenkopolhukam.
Dalam melaksanakan tugasnya, Mahfud mengatakan Komite TPPU serta tim gabungan atau satgas akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. (*)
Discussion about this post