Jakarta, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penetapan tersangka mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rafael Alun Trisambodo memiliki landasan hukum.
Bantahan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK merupakan hal biasa karena hampir semuanya juga melakukan hal yang sama.
Pernyataan itu disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, merespons pernyataan Rafael Alun Trisambodo yang menyebut penetapan dirinya sebagai tersangka lantaran KPK berada dalam tekanan publik.
“Setiap langkah KPK, kami pastikan karena dilandasi aturan perundang-undangan dan kami lakukan semua prosesnya juga sesuai mekanisme dan koridor hukum,” tegas Ali, Jumat (31/3/2023).
Ali meminta kepada Rafael Alun untuk menyampaikan bantahannya saat menjalani pemeriksaan oleh penyidik.
“Namun kami juga yakin masyarakat sudah paham betul apa yang dilakukan KPK ini merupakan tindak lanjut dari hasil proses klarifikasi dan permintaan keterangan kepada beberapa pihak sehingga kemudian ditemukan peristiwa pidana yang diduga dilakukan tersangka, terang Ali.
Setiap langkah KPK, Ali memastikan dilandasi aturan perundang-undangan dan dilakukan semua proses seusai mekanisme dan koridor hukum.
“Untuk konteks materi penyidikan, kami silakan yang bersangkutan untuk sampaikan langsung dihadapan Tim Penyidik KPK sehingga nantinya dapat diuji secara terbuka pada proses persidangan,” tegas Ali.
Ali mengingatkan, pihak yang sedang berproses penyidikan di KPK agar kooperatif.
“Kami mengingatkan tersangka agar kooperatif pada proses-proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini,” ucap Ali.
Pernyataan RAT Paska Ditetapkan Tersangka
Diketahui sebelumnya, Rafael Alun Trisambodo mengungkapkan sejumlah pernyataan usai menjalani pemeriksaan dan ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya sebetulnya tidak melakukan pidana korupsi atau menerima gratifikasi yang dilakukan oleh KPK. Jadi hidup saya sebenarnya selama ini berjalan baik-baik saja,” kata Rafael melansir CNNIndonesia TV, Kamis (30/3/2023).
Rafael merasa menjadi target operasi setelah ditetapkan sebagai tersangka, buntut dari kasus anaknya Mario Dandy Satriyo.
“Saya menjadi target, tadi saya sampaikan mungkin karena tekanan publik terhadap KPK. Sehingga KPK harus melakukan tindakan kepada saya,” ujarnya.
Selain itu, Rafael mengatakan dirinya akan kooperatif menjalani proses hukum dan tidak akan kabur ke luar negeri.
“Tidak benar kabar soal itu (kabur ke luar negeri). Saya selalu hadir saat diminta keterangan oleh KPK dan Inspektorat Jendral Kementerian Keuangan untuk mengklarifikasi harta saya,” kata Rafael.
Ia juga menyatakan keberatan soal tudingan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap dirinya, seraya menegaskan dirinya selalu melaporkan kepemilikan harta dan sumber pendapatan serta dapat menjelaskan asal usul perolehan harta tersebut.
Dia menyebut, keterangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait pemblokiran rekening konsultan pajak karena diduga membantunya melakukan TPPU adalah tidak berdasar.
“Saya tidak pernah menggunakan jasa konsultan pajak. Jika memang diduga ada bantuan dari konsultan pajak mohon dijelaskan bantuannya seperti apa?” kata Rafael.
Ayah dari Mario Dandy yang merupakan salah satu tersangka penganiayaan David Ozora itu juga mengaku heran dengan penyelidikan terhadap harta kekayaannya.
Rafael mengaku selalu melaporkan harta kekayaannya sejak 2011 dan sudah beberapa kali diklarifikasi mengenai asal muasal hartanya, baik oleh KPK pada 2016 dan 2021 maupun Kejaksaan Agung pada 2012.
Dia juga mengatakan tidak ada penambahan kekayaan dirinya sejak 2011. Selain itu, ia menerangkan, penambahan nilai kekayaannya adalah karena peningkatan nilai jual objek pajak.
“Jadi kalau sekarang diramaikan dan dibilang tidak wajar hanya karena kasus yang dilakukan oleh anak saya, jadi janggal karena sudah sejak 2011 sudah dilaporkan,” kata Rafael.
Dia juga mengatakan perolehan harta yang dia miliki sudah tercatat dalam surat pemberitahuan tahunan orang pribadi (SPT-OP) di Ditjen Pajak sejak tahun 2002.
“Seluruh aset tetap tersebut sudah diikutkan program Tax Amnesty tahun 2016 dan juga diikutkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tahun 2022. Sehingga saat ini seharusnya sudah tidak menjadi masalah” kata Rafael.
Atas dasar itu, dia merasa heran kepemilikan hartanya baru dipermasalahkan sekarang. Meski demikian, Rafael mengaku akan kooperatif dalam proses hukum bersama KPK untuk membuktikan harta tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi.
Untuk diketahui, KPK telah meningkatkan status kasus harta kekayaan tak wajar milik Rafael Alun Trisambodo ke tahap penyidikan.
Sebelumnya, KPK memeriksa Rafael dan keluarganya selama 12 jam pada Jumat (24/3/2023) untuk memberikan klarifikasi soal harta kekayaannya.
Pemeriksaan tersebut merupakan yang kedua kalinya setelah pemeriksaan pertama pada Rabu (1/3/2023) terkait klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya.***
Red/K.101
Berita Terkait :
Discussion about this post