Gelar Demo, Inilah Tujuh Tuntutan Keluarga Besar Apartemen Marina Bersatu

Jakarta, Kabariku- Keluarga Besar Apartemen Marina Bersatu (KBAMB) menggelar aksi unjuk rasa. Aksi dilakukan terkait polemik Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) apartemen Mediterenia Marina Residences (MMR) atau lebih dikenal Marina Ancol.

Menurut KBAMB, banyak isu yang tidak benar dituduhkan oleh segelintir oknum yang mengatasnamakan warga apartemen sehingga sebagain besar warga prihatin dengan perkembangan yang terjadi.

“Apartemen MMR terdiri dari 1.680 satuan unit apartemen, sementara hanya ada puluhan pemilik/penghuni yang bermasalah, mulai yang tidak membayar Iuran Pemeliharahan Lingkungan (IPL), minta-minta proyek pengadaan barang dan jasa, hingga pengurusan asuransi gedung, dan lain-lain,” tulis KBAMB kepada wartawan, Jumat (31/3/2023).

“Mereka inilah yang kami duga terus merongrong dan berupaya mendelegitimasi secara sistematis kepengurusan PPPSRS MMR yang baru terpilih secara sah,” tambahnya.

KBAMB menegaskan, pertama, pembentukan PPPSRS MMR dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Anggota (RUA) yang diselenggarakan secara hibryd pada 25 Maret 2023 adalah sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Pembentukan ini memiliki landasan hukum yang kuat sesuai Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2021 perubahan kedua atas pergub No 132 Tahun 2021 Tentang Pembinaan dan Pengeloaan Rumah Susun Milik.

Oleh karena itu, tuduhan segelintir oknum terkait adanya rekayasa pada proses RUA terlalu tendensius dan mengada-ngada. Syarat administratif para pengurus terpilih seperti Kartu Tanda Penduduk, Domisili dan dokumen terkait, telah sesuai ketentuan Pergub DKI No 70 Tahun 2021 Pasal 45, point 1, huruf a sampai a.

“Kedua, kami membantah keras tuduhan bahwa selama ini pengelola apartemen melakukan kesewenang-wenangan akibat memadamkan listrik dan air di 60-an unit apartemen. 60 unit tersebut ternyata milik segelintir oknum yang selama ini melakukan upaya-upaya fitnah dan dugaan tindakan premanisme untuk menjatuhkan nama baik pengurus PPPSRS, serta membuat tidak nyamannya kehidupan di apartemen MMR,” jelas KBAMB.

Dari data yang didapat KBAMB, ternyata ada sekitar puluhan oknum yang sakit hati diduga tidak memenuhi kewajibannya membayar iuran IPL, bahkan diantaranya ada yang memiliki tunggakan hingga ratusan juta rupiah.

Belum lagi adanya oknum-oknum yang jelas-jelas ingin mencari keuntungan ingin jadi vendor pengadaan barang dan jasa di apartemen MMR.

“Ketiga, kami mendukung sikap tegas Ketua PPPSRS MMR, Bapak Edi Bangsawan yang tetap mematikan listrik dan air terhadap unit-unit yang belum menyelesaikan kewajiban pemabayaran IPL-nya, yang per unitnya ada yang mencapai hingga ratusan juga,” jelasnya.

Pemutusan, kata pengurus KBAMB, harus tetap dilakukan hingga mereka menyelesaikan kewajibannya. Sebab kalau mereka tidak bayar, berarti para pemilik/penghuni yang tertib membayar IPL telah mensubsidi mereka yang jelas-jelas bukan orang tidak mampu.

Keempat, KBAMB menyayangkan terjadinya aksi demonstrasi beberapa waktu lalu di depan Balai Kota DKI Jakarta yang diduga dilakukan oleh massa bayaran karena peserta aksi mayoritas bukan warga apartemen MMR ataupun karyawan apartemen.

“Karena itu, kami mengutuk keras ulah pihak ketiga dan oknum massa tersebut yang jelas-jelas mengatasnamakan warga pemilik dan penghuni hingga terlihat masyarakat umum dan PJ Gubenur DKI salah faham dalam menyikapi persoalan yang sebenarnya terjadi di apartemen kami,” tuturnya.

Kelima, KBAMB membantah keras pendapat oknum warga yang menyatakan bahwa SK Disperum No 491 Tahun 2021 tidak sah secara hukum, dimana pada faktanya SK tersebut sudah sah secara hukum dan dikuatkan melalui putusan PTUN DKI Jakarta.

“Keenam, mereka juga diduga mengancam kalau mereka terpilih, maka karyawan yang saat ini bekerja di apartemen akan dipecat. Sikap arogansi seperti itu jelas melukai hak azasi manusia dan jika mereka menjabat jadi pengurus, akan ada ratusan bahkan puluhan orang yang kehilangan mata pencahariannya. Kalo seperti ini akan dibawa kemana nasib para karyawan yang notabennya rakyat kecil ini,” ucapnya.

KBAMB juga menyayangkan atas sikap seorang oknum DPRD DKI Jakarta yang mendskreditkan SK tersebut tanpa mencari informasi yang lebih obyetif dan berimbang agar keputusan dan pendapat yang diambil tak akan merugikan kepentingan mayoritas warga pemilik dan penghuni serta karyawan yang bekerja di apartemen kami.

Terakhir atau ketujuh, KBAMB berharap masyarakat, Pemerintah DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta dan rekan media masa bisa memberikan pendapat yang obyektif seusia dengan fakta-fakta hukum dan fakta empirik yang terjadi terkait kepengurusan PPPSRS MMR.

“Jangan sampai masyarakat ataupun pemerintah DKI Jakarta tertipu oleh pencitraan sebagai korban dan penggalangan opini oknum-oknum “nakal” yang selama ini mengatasnamakan para penghuni dan pemilik apartemen,” pungkasnya. (*)

Red/K-1003