HBTKVI Minta Pemerataan Dokter BTKV demi Perkuat Layanan Jantung Nasional

Jakarta, Kabariku.com – Himpunan Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular Indonesia (HBTKVI) menyoroti tingginya biaya layanan bedah jantung serta masih minimnya dokter spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular (BTKV) di sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Persoalan itu dinilai menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan layanan kesehatan nasional dan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Isu tersebut mengemuka dalam Konferensi Kerja HBTKVI 2026 yang digelar di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City, Jakarta Selatan, Sabtu, 16 Mei 2026.

Ketua Umum HBTKVI, Dr. dr. Prasetyo Edi, Sp.BTKV, Subsp.VE(K), FIATCVS, S.H., M.H., MBA, MARS, mengatakan transformasi layanan BTKV nasional tidak cukup hanya meningkatkan jumlah layanan medis. Menurut dia, pemerataan akses, mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta keberlanjutan pembiayaan harus berjalan bersamaan.

“Transformasi layanan BTKV harus memastikan pasien mendapatkan layanan yang tepat, aman, dan bermutu, tanpa mengabaikan keberlanjutan sistem pembiayaan kesehatan nasional,” kata Prasetyo dalam konferensi tersebut.

Menurut dia, layanan BTKV merupakan layanan berteknologi tinggi dengan biaya besar dan kebutuhan sumber daya manusia yang sangat spesifik. Karena itu, pengembangan layanan dinilai tidak boleh hanya terpusat di kota besar.

“Pemerataan layanan BTKV menjadi tantangan besar. Kita harus memperkuat jejaring rujukan, pendidikan, pendampingan, dan sistem pelayanan berbasis kompetensi agar masyarakat di daerah juga memiliki kesempatan memperoleh layanan yang baik,” ujarnya.

Dalam forum itu, BPJS Kesehatan memaparkan tren peningkatan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Analis Kebijakan Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan, dr. Rena Octora, M.H., menyebut biaya pelayanan kesehatan dalam Program JKN pada 2025 meningkat 68,7 persen dibandingkan 2022.

Khusus layanan bedah toraks dan kardiovaskular, total pembiayaan pada 2025 mencapai Rp1,17 triliun. BPJS Kesehatan juga mencatat masih terdapat 13 provinsi yang belum memiliki dokter spesialis BTKV.

“Transformasi layanan BTKV dalam JKN harus bergerak ke arah pelayanan yang berbasis nilai. Artinya, pembiayaan tidak hanya dilihat dari banyaknya tindakan, tetapi dari ketepatan indikasi, mutu klinis, keselamatan pasien, luaran kesehatan, dan efisiensi biaya,” kata Rena.

Ia menilai penguatan tata kelola klinis dan pendekatan heart team penting untuk menjaga kualitas pelayanan sekaligus mengendalikan biaya kesehatan.

Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Dr. Ahmad Irsan A. Moeis, SE., ME., mengatakan pemerintah tengah memperkuat sisi penyediaan layanan kesehatan melalui pemenuhan alat kesehatan dan tenaga medis di rumah sakit daerah.

Menurut Ahmad Irsan, pemerintah menargetkan minimal terdapat satu rumah sakit di setiap kabupaten/kota yang mampu memberikan layanan BTKV hingga 2027.

“Supply side-nya dipenuhi oleh pemerintah, alkes-alkesnya sama SDMK-nya,” ujarnya.

Ia mengakui layanan BTKV masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait tingginya biaya pelayanan, keterbatasan dokter spesialis, dan kompleksitas infrastruktur kesehatan.

“Memang kuncinya di sustainable-nya. Kita berharap kan program JKN ini tidak berhenti di generasi kami ini,” kata Ahmad Irsan.

Wakil Ketua HBTKVI, Dr. dr. Yan Efrata Sembiring, Sp.B., Sp.BTKV, Subsp.VE(K), FIATCVS, menilai transformasi layanan BTKV nasional perlu dibangun melalui penguatan sistem layanan secara menyeluruh, bukan sekadar penambahan fasilitas kesehatan.

“Layanan BTKV tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan ekosistem yang kuat, mulai dari sistem rujukan, ketersediaan SDM, dukungan pembiayaan, hingga kolaborasi dalam heart team,” kata Yan.

Dalam konferensi tersebut, HBTKVI juga melantik 12 dokter spesialis BTKV baru sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia nasional.

Sekretaris Jenderal HBTKVI, Dr. dr. Niko Azhari Hidayat, Sp.BTKV, Subsp.VE(K), FIATCVS, mengatakan tantangan terbesar layanan BTKV bukan hanya soal jumlah dokter spesialis, tetapi juga pemerataan distribusi tenaga medis di berbagai daerah.

“Bertambahnya anggota baru adalah bagian dari regenerasi dan penguatan SDM BTKV Indonesia. Namun tantangan kita bukan hanya jumlah, melainkan bagaimana memastikan kompetensi, etika, dan distribusi dokter spesialis dapat menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.