Pejabat Pamer Hidup Hedonis, Wapres: Menggerus Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah

Mamuju, Kabariku- Gaya hidup mewah yang diperlihatkan oleh beberapa aparatur negara kerap menjadi sorotan publik. Salah satunya, ramai diberitakan tentang kepemilikan Rubicon dan Harley Davidson, dua kendaraan mewah digunakan anak Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy Satriyo tak tercatat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Gaya hidup mewah anak dari eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy Satrio hingga keluarganya yang mendapat banyak kecaman publik.

ADVERTISEMENT

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Prof. Dr. K. H. Ma’ruf Amin menegaskan bahwa sikap yang ditunjukkan oleh segelintir orang tersebut dapat menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Jangan sampai ada ketidakpercayaan masyarakat terutama mereka yang membayar pajak kepada pemerintah, kemudian mereka wah, mereka menjadi ada ketidakpercayaan karena pajak yang dibayarkan digunakan oleh orang per orang. Saya kira itu penting,” tegas Wapres saat kunjungan di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, terkait gaya hidup, kesederhanaan penting untuk diaplikasikan di semua tingkat kehidupan masyarakat. Sehingga, letupan-letupan yang dipicu akibat kesenjangan sosial dapat diminimalisir.

“Mengenai masalah hidup sederhana saya kira itu harus menjadi gaya hidup para pejabat dari atas sampai ke bawah, jangan sampai hidup itu berlebihan, mewah,” imbau Wapres.

Pada kesempatan yang sama, Wapres pun menyampaikan dukungannya atas tindakan cepat dan tegas yang dilakukan Menteri Keuangan dalam menyikapi kejadian ini di jajarannya.

“Saya kira tindakan Bu Menteri Keuangan itu sudah benar, ya kalau ada pejabat yang memamerkan hidup hedonis itu perlu diingatkan ya,” ungkap Wapres.

“Kepercayaan masyarakat itu penting. Karena itu kalau ada pejabat bergaya hidup mewah, tindakan Bu Menteri tepat sekali,” tambahnya.

Menutup Wapres berpesan, sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya di bidang keuangan dan pajak, perlu adanya transparansi dan literasi tentang pemanfaatan dana pajak yang tepat diimplementasikan untuk kepentingan rakyat.

“Pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat, itu memang dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat, apa itu sekolah, jalan, infrastruktur, bansos, dan semua untuk kepentingan masyarakat,” tutup Wapres Ma’ruf.***

*BPMI-Setwapres

Red/K.101