“Cara kerja pemberantasan korupsi oleh KPK tentu tidak hanya fokus pada upaya penindakan saja tapi diselesaikan dengan kerja-kerja terukur secara holistic”.
Ali Fikri – Kabag Pemberitaan KPK
Jakarta, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan KPK, Ali Fikri, SH., merespon kritik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK membuat citra Indonesia jelek.
Pernyataan Menko Marvest tersebut menjadi perhatian yang berujung kontroversi pelbagai pihak.
“Hal ini kita wujudkan dari setiap KPK melakukan tindakan tangkap tangan ataupun menangani perkara tindak pidana korupsi di suatu wilayah ataupun sektor tertentu, KPK segera bergegas melakukan berbagai upaya Pencegahan ataupun pendekatan pendidikan antikorupsinya,” jelas Ali.
Ali mencontohkan, Tangkap tangan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah melalui modus perizinan, pengadaan barang dana jasa, jual beli jabatan, maupun pengelolaan anggaran.
“KPK intens melakukan pendampingan kepada seluruh Pemerintah Daerah, baik pada eksekutif maupun legislatifnya. Diantaranya melalui instrumen Monitoring Centre for Prevention (MCP),” kata Ali.
Lanjut Ali, KPK mengidentifikasi setiap Titik rawan yang ada di Pemda melalui Survei Penilaian Integritas (SPI). Dari temuan itu, KPK kemudian mendorong dan memonitor upaya-upaya pencegahannya, agar tidak terjadi tindak pidana korupsi di wilayah maupun di sektor tersebut.
Dalam modusnya Kepala Daerah tidak berdiri sendiri, mereka kerap kali bermufakat dengan para pelaku bisnis.
“Oleh karena itu, KPK pun melakukan intervensi Pencegahan korupsi bagi para pelaku usaha, agar mereka punya komitmen sama dalam menerapkan bisnis yang jujur, bebas suap, sehingga terwujud iklim usaha yang sehat dan sportif,” jelasnya.
“Sehingga tidak ada lagi permufakatan jahat untuk mendapatkan proyek-proyek di Pemerintah Daerah,” Ali menegaskan.
Kemudian korupsi di sektor pendidikan, Ali menuturkan, dimana terakhir KPK melakukan tangkap tangan terkait korupsi penerimaan mahasiswa baru di universitas Lampung.
“KPK tidak berhenti pada upaya penindakannya saja, tapi KPK pun melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan agar modus serupa tak kembali terulang,” imbuh Ali.
Konkretnya, KPK mendorong Kemendikburistek mengevaluasi dan menerbitkan surat edaran terkait penerimaan mahasiswa baru secara transparan dan akuntable.
Demikian halnya korupsi terkait pengurusan perkara di peradilan. KPK pun telah melakukan kajian terkait manajemen perkara di tingkat PN/PT.
Hal ini sebagai wujud KPK untuk mendukung penuh penguatan marwah penegakkan hukum di Indonesia, yang bersih dan bebas dari korupsi.
Demikian halnya pada perkara-perkara lainnya. Bahkan KPK juga telah antisipatif, melakukan berbagai akselerasi upaya Pencegahan dan pendidikan sebelum tindak pidana korupsi terjadi.
“Inilah yang sering kita sebut sebagai kerja holistik, Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi,” tandas Ali.***
Red/K.000
Berita Terkait:
Discussion about this post