JAKARTA, Kabariku- Dominasi usaha mikro dan kecil (UMK) dalam struktur ekonomi di Indonesia diyakini mampu menopang pemulihan dan penguatan perekonomian nasional.
Dengan bertumpu pada UMK, Pemerintah terus berkomitmen mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia. Untuk mempercepat pengembangan industri halal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan UMK halal berkelanjutan.
“Pertama, mendorong segera terbentuknya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di seluruh provinsi,” papar Wakil Presiden Prof. Dr. K. H. Ma’ruf Amin saat menghadiri Closing Ceremony Festival Syawal 1443 H secara daring, dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Jakarta Pusat. Kamis (9/6/2022).
Dalam acara yang digelar oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) bertajuk “Recover Together, Recover Stronger Bersama UMK Halal” tersebut, Wapres menyebutkan, KDEKS sudah terbentuk di Provinsi Sumatra Barat dan akan disusul Provinsi Riau, Jawa Barat, dan lain-lain.
Sementara langkah kedua, lanjut Wapres, bisnis proses sertifikasi halal terus disempurnakan, termasuk upaya percepatan pencapaian target fasilitasi 10 juta produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) halal.
“Saya minta pelaku UMK juga ikut aktif berpartisipasi mendaftarkan produk-produk unggulannya agar segera tersertifikasi halal sehingga semakin meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk UMK,” pintanya.
“Hadirnya label halal ini turut memperkuat jaminan mutu produk, yaitu aman, higienis, dan sesuai dengan syariat,” lanjut Wapres.
Dalam kaitan ini, Wapres juga menyampaikan apresiasi atas peran aktif LPPOM MUI dalam sertifikasi halal. Menurutnya, langkah nyata kepedulian LPPOM MUI terhadap pengembangan UMK di Indonesia ini perlu terus dijaga, diantaranya melalui sinergi dengan lembaga terkait.
“Sebagai perintis sertifikasi halal dan ikon label halal bagi produk halal Indonesia, LPPOM MUI saya harapkan terus menjaga komitmennya dalam menjalankan fungsi sertifikasi halal yang pertama dan terpercaya,” harapnya.
Kedua, Wapres meminta LPPOM-MUI, BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), dan berbagai pihak terkait dapat terus bersinergi mendukung program akselerasi sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMK.
Langkah yang ketiga, menurut Wapres, berupa pembentukan kawasan industri halal (KIH) sebagai strategi penguatan rantai nilai halal.
“Kita masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengoptimalkan KIH-KIH yang ada. Saya minta agar UMK halal dapat memanfaatkan fasilitas ini,” jelasnya.
Dan langkah keempat, tutur Wapres, yaitu dengan terus mengakselerasi ekosistem industri halal dalam negeri.
“Dengan adanya ekosistem industri halal yang kuat, diharapkan kapasitas dan kualitas industri produk halal akan semakin kuat pula,” terang Wapres.
Apabila implementasi strategi-strategi tersebut terus disinergikan dan diperkuat, Wapres merasa optimis bahwa ke depan akan semakin banyak produk UMK halal nasional yang mampu menembus pasar ekspor.
“Pemerintah, melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, akan terus mendorong konsolidasi berbagai program fasilitasi di kementerian dan lembaga terkait, untuk memberikan kemudahan dalam hal pengembangan kapasitas UMK, legalitas perizinan, akses pembiayaan, maupun perluasan akses pasar,” tutup Wapres.
Sebelumnya, Direktur Utama LPPOM MUI Ir. Hj. Muti Arintawati, M.Si., menyampaikan gambaran tentang Festival Syawal yang telah digagas pada 2021 sebagai bentuk komitmen LPPOM MUI untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah produksi produk halal Indonesia agar berdaya saing global.
Ia menambahkan, Festival Syawal pada 2022 difokuskan pada pelatihan bagi komunitas, penggiat, dan influencer halal demi memberikan pengetahuan tentang persyaratan kehalalan dan juga proses sertifikasi halal kepada UMK yang ada di Indonesia.
“Sertifikat halal tentunya bukan sekedar selembar kertas pemenuhan regulasi, tetapi adalah bentuk komitmen dari pelaku usaha untuk bisa terus melakukan proses produksi halal. Tidak sekedar agar memenuhi regulasi, tetapi yang penting adalah bisa memenuhi hak konsumen Indonesia untuk mendapatkan produk yang terjamin kehalalannya,” ujar Muti.
Hadir dalam kesempatan tersebut, antara lain, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Direktur Industri Produk Halal KNEKS Afdhal Aliasar, perwakilan LPPOM MUI provinsi, pelaku UMK, serta komunitas, influencer, dan penggiat halal.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Muhammad Imam Aziz, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma.
*Sumber: BPMI-Setwapres
Discussion about this post