• Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Jumat, Januari 30, 2026
Kabariku
Advertisement
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Kabar Daerah
  • Dwi Warna
  • Hukum
  • Politik
  • Lainnya
    • Opini
    • Artikel
    • Seni Budaya
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Profile
    • Pembangunan
Tidak ada hasil
View All Result
Kabariku
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Kabar Daerah
  • Dwi Warna
  • Hukum
  • Politik
  • Lainnya
    • Opini
    • Artikel
    • Seni Budaya
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Profile
    • Pembangunan
Tidak ada hasil
View All Result
Kabariku
Tidak ada hasil
View All Result
  • Home
  • News
  • Dwi Warna
  • Kabar Peristiwa
  • Hukum
  • Kabar Istana
  • Politik
  • Profile
  • Opini
  • Olahraga
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Kesehatan
  • Seni Budaya
  • Pariwisata
  • Hiburan
  • Teknologi
Home Dwi Warna

Sepanjang Tahun 2021 KPK Menerima 4.040 Pengaduan Masyarakat. Berikut Rinciannya

Redaksi oleh Redaksi
3 Februari 2022
di Dwi Warna, News
A A
0
ShareSendShare ShareShare

Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka sarana pengaduan masyarakat yang memiliki tugas dan fungsi menerima dan menangani laporan/pengaduan dugaan tindak pidana korupsi.

Sarana tersebut dibawah tanggung jawab Direktorat Pengaduan Masyarakat. Secara berkala Direktorat Pengaduan Masyarakat melaporakan rekapitulasi jumlah laporan yang masuk, rekapitulasi telaah dan tindak lanjutnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

RelatedPosts

Soroti Dampak Ekologis dan PETI, KPK Dorong Pemprov Jabar-Pemkab Bogor Tertibkan 33 Izin Tambang

Reformasi Kejaksaan di Persimpangan: Disiplin Internal, Tuntutan Korupsi, dan Ujian Akuntabilitas

Masuk Zona Rentan Korupsi, KPK Dorong Integritas Pemkab Pati

Pengaduan/laporan yang dapat ditindaklanjuti oleh KPK adalah pengaduan/laporan yang sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sepanjang tahun 2021, KPK menerima 4,040 pengaduan masyarakat yang sebanyak 1,531 laporan telah diteruskan ke penelaah. Sebanyak 2,484 laporan yang diarsipkan karena tidak terkait tindak pidana korupsi atau tidak termasuk kewenangan KPK.

KPK juga telah melakukan kerja sama Whistleblowing System Tindak Pidana Korupsi. Melalui kerja sama ini, lembaga-lembaga tersebut diharapkan mampu mendeteksi tindak pidana korupsi sejak awal, memperoleh informasi adanya dugaan pelanggaran, sekaligus mampu memetakan titik rawan korupsi.

Whistleblowing System (WBS) Adalah sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi. Sejak tahun 2020, KPK bekerja sama dengan kementerian /lembaga terkait membangun whistleblowing system tindak pidana korupsi terintegrasi.

34 Total perjanjian kerja sama Whistleblowing System TPK Terintegrasi selama tahun 2021, dan 57 total perjanjian kerja sama Whistleblowing System TPK Terintegrasi.

Baca Juga  Hari Purwanto Bongkar Adanya 'By Desain' Dibalik OTT Basarnas dan Mundurnya Dirlik KPK

Dengan adanya integrasi data dengan KPK, penanganan pengaduan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Berikut Rincian pengaduan/laporan sepanjang tahun 2021:
1. Media Penerimaan
Jan-Des
Email (D) 163
KWS (H) 25
Langsung/ Demonstrasi (A) 20
Messaging (E) 115
Surat/ Fax (G) 3.717
Jumlah
4.040
2. Rekomendasi Hasil Penerimaan
Jan-Des
Arsip 3
Verifikasi 4.037
Jumlah
4.040
3. Proses Verifikasi
Jan-Des
Belum Selesai Verifikasi 10
Selesai Verifikasi 4.027
Jumlah
4.037
4. Rekomendasi Hasil Verifikasi
Jan-Des
INTERNAL 15
PENELAAHAN 1.531
PENGARSIPAN 2.481
Jumlah
4.027
5. Wilayah/Provinsi
Jan-Des
ACEH 65
BALI 39
BANTEN 120
BENGKULU 47
DI YOGYAKARTA 43
DKI JAKARTA 520
GORONTALO 28
JAMBI 50
JAWA BARAT 454
JAWA TENGAH 251
JAWA TIMUR 361
KALIMANTAN BARAT  65
KALIMANTAN SELATAN  65
KALIMANTAN TENGAH  82
KALIMANTAN TIMUR  97
KALIMANTAN UTARA  6
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  19
KEPULAUAN RIAU  41
LAMPUNG  115
MALUKU  39
MALUKU UTARA  20
NANGGROE ACEH DARUSALAM  2
NUSA TENGGARA BARAT  49
NUSA TENGGARA TIMUR  57
PAPUA  48
PAPUA BARAT  23
RIAU  117
SULAWESI BARAT  24
SULAWESI SELATAN  124
SULAWESI TENGAH  38
SULAWESI TENGGARA  71
SULAWESI UTARA  46
SUMATERA BARAT  65
SUMATERA SELATAN  248
SUMATERA UTARA  383
TIDAK SPESIFIK  205
JUMLAH
 4.027

#KawanAksi menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi di sekitar mu? Laporkan melalui Aplikasi KWS atau klik kws.kpk.go.id, dan “pastikan untuk tetap menjaga kerahasiaan pelaporanmu yaa!”

*Sumber: kpk.go.id/statistik/pengaduan-masyarakat & IG #official.kpk

Red/K.000

Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com

Tags: #KawanAksiIG #official.kpkKomisi Pemberantasan Korupsiwhistleblower KPK
ShareSendShareSharePinTweet
ADVERTISEMENT
Post Sebelumnya

GMBI itu “Anak Asuhku!”, GUS NURIL Memohon Kapolda Jabar Berkenan Lebih Bijak

Post Selanjutnya

Temuan Limbah Bekas Rapid Antigen Kotori Selat Bali, KKP Turunkan Tim BPSPL

RelatedPosts

Soroti Dampak Ekologis dan PETI, KPK Dorong Pemprov Jabar-Pemkab Bogor Tertibkan 33 Izin Tambang

30 Januari 2026
Reformasi Kejaksaan dinilai belum menyentuh akar masalah penegakan hukum. Pakar menyoroti disiplin internal, tuntutan korupsi, dan akuntabilitas.

Reformasi Kejaksaan di Persimpangan: Disiplin Internal, Tuntutan Korupsi, dan Ujian Akuntabilitas

30 Januari 2026
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK. (Foto: Ainul Ghurri/Kabariku)

Masuk Zona Rentan Korupsi, KPK Dorong Integritas Pemkab Pati

29 Januari 2026
Wali Kota Madiun, Maidi usai ditetapkan sebagai tersangka KPK. (Foto:Ainul Ghurri/Kabariku)

KPK Geledah Kantor Wali Kota Madiun, Dokumen dan Duit Puluhan Juta Rupiah Disita

29 Januari 2026
Wali Kota Aceh Sayuti Abubakar terpilih sebagai Ketua Komisariat Alumni Fakultas Hukum Universitas Pancasila periode 2026–2030 (Bemby/kabariku)

Sayuti Abubakar, Wali Kota Lhokseumawe Nahkodai Alumni Fakultas Hukum Universitas Pancasila

28 Januari 2026
Komisi Yudisial (KY) menggelar konferensi pers terkait laporan tahunan 2025. (Foto: Ainul Ghurri/Kabariku)

Komisi Yudisial Terima 2.649 Aduan Publik dan Usulkan Sanksi Etik 124 Hakim di 2025

28 Januari 2026
Post Selanjutnya

Temuan Limbah Bekas Rapid Antigen Kotori Selat Bali, KKP Turunkan Tim BPSPL

Berdalih Lanjutkan Amanah Imam Besar, Jenderal NII Ditangkap Satreskrim Polres Garut

Discussion about this post

KabarTerbaru

SK Kepala UPT Puskesmas Se-Kabupaten Garut Ditetapkan dan Diserahkan Pemkab Garut

30 Januari 2026

Soroti Dampak Ekologis dan PETI, KPK Dorong Pemprov Jabar-Pemkab Bogor Tertibkan 33 Izin Tambang

30 Januari 2026

Ambang Batas 0 Persen adalah Implementasi dari Demokrasi Pancasila

30 Januari 2026
Reformasi Kejaksaan dinilai belum menyentuh akar masalah penegakan hukum. Pakar menyoroti disiplin internal, tuntutan korupsi, dan akuntabilitas.

Reformasi Kejaksaan di Persimpangan: Disiplin Internal, Tuntutan Korupsi, dan Ujian Akuntabilitas

30 Januari 2026
Talenta sepak bola Papua Tengah dinilai terabaikan akibat minim pembinaan usia dini dan lemahnya peran PSSI.

Minim Pembinaan dan Rangkap Jabatan PSSI, Talenta Sepak Bola Papua Tengah Terabaikan

29 Januari 2026

Presiden Prabowo Lantik Keanggotaan Dewan Energi Nasional Periode 2026-2030

29 Januari 2026
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK. (Foto: Ainul Ghurri/Kabariku)

Masuk Zona Rentan Korupsi, KPK Dorong Integritas Pemkab Pati

29 Januari 2026

Reformasi Kepolisian: antara Fenomena dan Noumena

29 Januari 2026
Wali Kota Madiun, Maidi usai ditetapkan sebagai tersangka KPK. (Foto:Ainul Ghurri/Kabariku)

KPK Geledah Kantor Wali Kota Madiun, Dokumen dan Duit Puluhan Juta Rupiah Disita

29 Januari 2026

Kabar Terpopuler

  • dok. BNN RI

    BNN Gagalkan Peredaran 100 Kg Sabu di Aceh Timur, Satu Kurir Diamankan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Mengenal Tujuh  Anak Try Sutrisno: Dari Jenderal, Dosen, hingga Psikolog di Amerika Serikat

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Sayuti Abubakar, Wali Kota Lhokseumawe Nahkodai Alumni Fakultas Hukum Universitas Pancasila

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menutup Masa Dinas, Komjen Chryshnanda Tinggalkan Warisan Reformasi di Tubuh Polri

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Rekam Jejak Advokat hingga Wali Kota, Sayuti Abubakar Masuk Radar Ketua Alumni FHUP

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • KPK Tegaskan Kasus Dugaan Korupsi CSR BI Terus Berjalan, Penahanan Tersangka Tunggu Waktu

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Perkumpulan Aktivis 98 Soroti Jampidsus: Kasus Korupsi Besar Sekedar Seremonial, Aset Negara Tak Transparan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Kabariku

Kabariku.com Terverifikasi Faktual Dewan Pers dan telah mendapatkan Sertifikat dengan nomor: 1400/DP-Verifikasi/K/VIII/2025

Kabariku

SOROTMERAHPUTIH.COM BERITAGEOTHERMAL.COM

  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 Kabariku.com

Tidak ada hasil
View All Result
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Kabar Daerah
  • Dwi Warna
  • Hukum
  • Politik
  • Lainnya
    • Opini
    • Artikel
    • Seni Budaya
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Profile
    • Pembangunan

© 2025 Kabariku.com