Kabariku- Hasanuddin, Analis LBH Padjajaran, Mendukung Kebijakan dan Sikap Bupati Garut untuk tidak melaksanakan Kegiatan Bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat jika; ‘Dari sisi administrasinya belum beres’.
Sebelumnya, Bupati Rudy Gunawan dalam Apel Gabungan kembali menegaskan terkait program kegiatan tahun 2021 harus segera dituntaskan.
Mengenai Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat, jika dari sisi administrasi belum beres. Pihaknya meminta untuk tidak dikerjakan dahulu. Pemerintah Provinsi harus memberikan contoh yang baik ke tingkat kabupaten.
Menurut Hasanuddin, Sikap Bupati Garut ini merupakan bentuk tanggungjawabnya sebagai kepala daerah dan pemerintahan.
“Yang juga berkewajiban melindungi pejabat administrasi daerah yang merupakan bawahannya dari tindakan maladministrasi dan juga berpotensi terkena persoalan hukum,” jelasnya. Senin (18.10/2021).
Juga melindungi pihak ketiga, Hasanuddin melanjutkan, dari kerugian akibat administrasi yang tidak lengkap atau belum selesai.
“Ini soal tertib administrasi, dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, sikap bupati perlu diapresiasi,” kata Hasanuddin.
Hasanuddin menegaskan, Soal ini harus tegas, sebab korupsi selalu dimulai dari proses administratif.
“Namun demikian, kami berharap bupati dapat melakukan koordinasi dengan baik dengan pihak Pemprov Jawa Barat, sehingga tidak terjadi kegaduhan dan multitafsir diruang publik, apa yang dimaksud dengan administrasi yang belum selesai,” tandasnya.
Harapannya, ada tindak lanjut dari DPRD Provinsi untuk mengkomunikasikan dengan pihak Pemprov Jabar.
“Tentu, juga kita berharap Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil Garut dapat menindaklanjuti dan membantu Pemda Garut dalam ikut mengkomunikasikan hal ini kepada Gubernur Jawa Barat,” tutup Hasanuddin. ***
Discussion about this post