Terbitkan Instruksi Prokes, Mendagri: Kepala Daerah Bisa Diberhentikan Jika Langgar Aturan

KABARIKU – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengeluarkan instruksi agar seluruh kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dan wali kota, menegakkan protokol kesehatan (Prokes) untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Instruksi dikeluarkan karena Mendagri melihat telah terjadi kerumunan massa di sejumlah daerah akhir-akhir ini yang melanggar protokol kesehatan.

“Di beberapa daerah terjadi kerumunan besar akhir-akhir ini dan seolah tidak mampu menanganinya, maka hari ini saya keluarkan instruksi Mendagri tentang penegakan prokes,” jelas Tito pada rapat bersama Komisi II DPR RI, Rabu (18/11/2020).

Ia menyebutkan, instruksi Mendagri tersebut juga dikeluarkan untuk menindaklanjuti arahan Presiden tentang konsistensi pencegahan Covid-19 dalam rangka menjaga keselamatan rakyat.

Dalam rapat itu pun Tito mengingatkan, ada sanksi pemberhentian bagi kepala daerah yang melanggar ketentuan. Hal itu sesuai UU No 12 Tahun 2012 yang diubah dengan UU No 15 Tahun 2019, di mana salah satu pasalnya menyebutkan untuk kepala daerah yang melanggar ketentuan ada sanksi bisa diberhentikan.

“Kepala daerah yang melanggar aturan bisa diberhentikan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu Tito pun mengulas tentang arti pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“PSBB adalah mencegah kerumunan masyarakat berskala besar. Oleh karena itu, karena ini sudah diatur dalam satu set peraturan perundang-undangan, saya instruksikan ke gubernur dan wali kota untuk menegakkan secara konsisten prokes guna mencegah penyebaran COVID,” lanjut Tito.

Ia meminta kepala daerah dan seluruh pihak terkait melakukan langkah-langkah proaktif, tidak hanya responsif reaktif.

“Langkah proaktif di antaranya membubarkan kerumunan massa dan tidak mengikuti kerumunan massa,” paparnya.

Tito meminta agar kepala daerah menjadi contoh teladan untuk masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan prokes. (Ref)