Pilkada 2020: 31 Jajaran Bawaslu Alami Kekerasan, Ada 1800 Pelanggaran ASN

KABARIKU – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat sebanyak 31 jajaran Bawaslu mengalami kekerasan saat melaksanakan sosialisasi dan penertiban kampanye Pilkada 2020.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Ini terjadi di beberapa daerah. Bahkan 19 orang di antaranya sempat mengalami kekerasan fisik saat mengawasi dan menertibkan kampanye,” jelas Ketua Bawaslu RI, M. Afifudin, Sabtu (21/11/2020)

Kendati demikian Afifudin mengatakan, Bawaslu akan tetap melaksanakan penegakkan aturan kampanye, terutama terkait protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Afifuddin menambahkan, jumlah massa dalam pertemuan tatap muka kampanye Pilkada 2020 dibatasi sebanyak 50 orang. Namun kenyataannya masih banyak kampanye tatap muka yang melibatkan banyak orang.

“Bawaslu akan memperketat pengawasan dengan membatasi orang yang hadir,” jelasnya.

Bahkan Afifudin menandaskan, Bawaslu dibantu Satpol PP dan pihak kepolisian tak segan membubarkan kerumunan pada kampanye Pilkada.

“Kalau ada kerumunan, kami ingatkan, saat satu jam tak juga bubar, kami dan polisi serta satpol PP bubarkan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu Afifudin pun menyinggung netralitas ASN dalam Pilkada 2020. Menurutnya, pihak Bawaslu mencatat ada 1.800 total pelanggaran yang dilakukan ASN, sebagian besar merupakan persoalan netralitas.

Menurutnya, persoalan netralitas ASN pada Pilkada maupun Pilpres, menjadi tantangan semua pihak sebab selalu terulang dalam setiap pesta demokrasi.

“Bentuk-bentuk pelanggaran netralitas ASN yang kami catat, seperti penggunaan fasilitas negara, datang ke acara kampanye, membantu proses kampanye dan lain-lainnya,” paparnya.

Sementara itu, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal mengatakan, ASN yang terbukti melanggar netralitas pada Pilkada akan mendapat sanksi sedang maupun berat.

Pelanggaran yang dilakukan ASN, tambahnya, ditangani oleh Komisi ASN yang nantinya akan mengeluarkan rekomendasi terkait sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.

“Komisi ASN tidak bisa menindak, akan meminta Kemendagri melakukannya. Jadi sudah juga disampaikan Komisi ASN, kalau ada laporan dari Bawaslu terhadap pelanggaran, ini akan diproses di Komisi ASN,” tutur Safrizal. (Ref)