Kemenkes: Tarif Rapid Test Rp 150.000

KABARIKU – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test untuk mendeteksi virus corona (Covid-19) Rp 150.000. Penetapan tarif tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Rapid Test Antibodi yang ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Bambang Wibowo pada 6 Juli 2020.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Dalam surat edaran disebutkan pula, biaya sebesar itu berlaku untuk masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan secara mandiri dan pemeriksaan harus dilakukan oleh petugas kesehatan yang memiliki kompetensi.

Di laman Kementerian Kesehatan, kemkes.go.id, dijelaskan, harga yang bervariasi dalam melakukan rapid test menimbulkan kebingungan di masyarakat.

“Maka dari itu Kementerian Kesehatan telah menetapkan batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test,” ungkap penjelasan di laman tersebut yang dilihat Kabariku, Rabu (8/7/2020).

Kementerian Kesehatan telah mengirimkan surat edaran ke seluruh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan provinsi, serta ketua organisasi bidang kesehatan di seluruh Indonesia mengenai batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test.

Tarif yang bervariasi dalam pemeriksaan rapid test memang telah memunculkan polemik. Ada yang menetapkan Rp 100 ribu, 200 ribu bahkan ada pula yang menetapkan Rp 600.000.

Epidemiolog yang juga Juru Bicara Satgas Covid-19 Rumah Sakit UNS Tonang Dwi Ardyanto mengatakan, perbedaan tarif rapid test itu disebabkan oleh harga perangkat rapid test yang bervariasi. Kemudian ada biaya-biaya tambahan yang membuat harga tes di setiap instansi berbeda, misalnya cara pengambilan sampel darah, alat pelindung diri (APD) petugas, dan lain-lain.

Menurutnya, harga perangkat untuk alat tes berbeda-beda, ada yang Rp 130.000 sampai Rp 400.000. Kemudian saat mengambil sampel darah yang akan diperiksa petugas pun harus mengenakan APD.

Tonang menambahkan, alat rapid tes yang beredar di Indonesia banyak sekali yakni sekitar 150 merek dengan harga yang berbeda pula. Padahal, katanya, agar besaran tarif untuk rapid test bisa sesuai dengan tarif yang ditetapkan Kemenkes, maka alat rapid tes yang masuk ke Indonesia harusnya disaring dari sisi harga dan kualitas.

“Penyaringan merek bisa mempersempit range harga sehingga tarif pemeriksaan rapid test terkendali,” ujarnya. (Has)