Ombudsman Beberkan Masalah Bansos, Mulai dari Pemotongan hingga Manipulasi Data

KABARIKU – Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai membeberkan sejumlah permasalahan terkait penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19.

Rifai menegaskan, pihaknya menemukan adanya dugaan pemotongan dana bansos di sejumlah daerah, sehingga warga penerima bansos yang harusnya menerima Rp 600 ribu, hanya menerima Rp 300 ribu.

“Dugaan ini terjadi di Sulawesi Barat, sehingga bansos yang harusnya Rp 600.000 menjadi Rp 300.000,” kata Rifai dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6/2020).

Selain adanya dugaan pemotongan, menurut Rifai, Ombudsman juga menemukan adanya dugaan manipulasi data penerima di daerah Jambi dan Papua.

Manipulasi data tersebut, lanjutnya, ada yang menambah dan mengurangi jumlah penerima, ada pula yang mengganti nama penerima dengan penerima lain.

Lebih jauh Rifai menjelaskan, laporan pengaduan dari masyarakat mengenai bansos untuk penanganan Covid-19 sangat mendominasi dari total laporan yang masuk ke Ombudsman sekarang ini.

“Ada 1.004 aduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman. Dari jumlah itu sebanyak 817 atau 81,37 persen pengaduan mengenai penyaluran bansos,” katanya.

Berdasarkan lokasi, pengaduan terbanyak berasal dari wilayah Banten yang berjumlah 131 aduan. Disusul aduan dari Sumatera Barat sebanyak 117 aduan, Jakarta, Bogor, Depok sebanyak 77 aduan, Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing 70 aduan.

“Sedangkan instansi dengan persentase pengaduan terbanyak yaitu dinas sosial sebanyak 53,1 persen, OJK 3,3 persen, PLN 2,1 persen, bank 1,5 persen, dan sarana perhubungan 0,7 persen,” paparnya.

Kemudian, lanjut Rifai, urutan kedua aduan terbanyak setelah bansos adalah bidang ekonomi dan keuangan sebanyak 149 aduan atau 14,84 persen. Disusul pelayanan kesehatan 19 aduan atau 1,89 persen, transportasi sebanyak 15 aduan atau 1,49 persen, dan keamanan sebanyak 4 aduan atau 0,40 persen.

Rifai menerangkan, pengaduan terkait bansos di antaranya tak meratanya penyaluran bantuan baik waktu, sasaran, masyarakat penerima maupun wilayah distribusi.

“Prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan yang tak jelas. Bahkan, ada masyarakat yang kondisinya sangat darurat malahan tidak terdaftar,” paparnya. (Has)