Komnas HAM: Sudah Saatnya Karantina Wilayah Dilakukan

KABARIKU – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, sudah saatnya pemerintah melakukan karantina wilayah terkait dengan perkembangan penyebaran dan dampak COVID-19 saat ini sudah sampai taraf yang mengkhawatirkan.

Selain puluhan korban nyawa sudah berjatuhan, Komnas HAM melihat, area persebarannya juga sudah hampir meliputi seluruh wilayah Indonesia. Saat ini sudah ada 27 provinsi di Indonesia yang merawat pasien COVID-19.

Dengan mengutip data dari Gugus Tugas Nasional Covid-19 tanggal 26 Maret 2020, Komnas HAM menyatakan, sudah ada 893 kasus terkonfirmasi positif, 780 dalam perawatan, 35 sembuh dan 78 meninggal dunia.

“Data tersebut melonjak sangat tajam sejak diumumkan pertama kali tanggal 2 Maret yang hanya mencatat 2 orang terkonfirmasi positif di DKI Jakarta,” papar Komnas HAM dalam rilisnya tanggal 27 Maret 2020 yang ditandatangani Amiruddin (Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/ Komisioner Pemantauan & Penyelidikan) dan Beka Ulung Hapsara (Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM/ Komisioner Pendidikan & Penyuluhan).

Komnas HAM menyebutkan, karantina wilayah yang harus dialakukan adalah karantina terbatas untuk daerah – daerah yang sudah dikategorikan daerah merah (red zone) sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19.

“Dan memaksimalkan layanan kesehatan kepada warga negara yang sudah terkonfirmasi positif, pasien dalam pengawasan ataupun orang dalam pengawasan,” beber Komnas HAM.

Selain karantina wilayah utuk zona merah, Komnas HAM juga merekomendasikan 7 hal lainnya, di antaranya memastikan ketersediaan APD, nutrisi dan tempat tinggal sementara bagi petugas medis, memastikan tidak ada PHK maupun pengurangan hak buruh lainnya, memastikan kualitas pendidikan dan jangkauan layanan pendidikan yang memungkinkan peserta didik bisa belajar dari rumah, distribusi bahan makanan pokok yang memudahkan masyarakat untuk menjangkaunya.

Kemudian, memastikan dilindungi dan dipenuhinya hak-hak dasar warga lansia, perempuan hamil, anak-anak dan disabilitas dalam kondisi khusus ini. Memastikan selama dalam Karantina Wilayah tertentu, kebutuhan dasar warga dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina terpenuhi.

Terakhir, meminimalisir potensi konflik sosial yang timbul akibat karantina wilayah serta mengambil langkah-langkah tertentu untuk memastikan tidak terjadi diskriminasi sosial kepada para pasien, keluarga pasien dan juga tenaga kesehatan. (Has)