KABARIKU – Yenti Garnasih, pakar hukum dari Universitas Trisakti menilai kasus yang menjerat mantan Komisioner Komisi Pemlihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan merupakan kasus orang per orang yang lebih ke penipuan dibanding kasus suap.
“Sejauh ini, saya melihat kasus ini adalah orang per orang. Karena keputusan di KPU itu kolektif kolegial, tidak mungkin Wahyu Setiawan bisa mengubah keputusan sendiri atas keputusan yang sudah ditetapkan secara bersama-sama dengan komisioner KPU yang lainnya,” kata Yenti di Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Dalam kasus ini, menurut Yenti, Wahyu Setiawan menjanjikan suatu hal yang sebenarnya tidak dapat dipenuhi.
“Ada pihak yang mengiming-imingi Harun Masiku dengan permintaan uang tertentu agar menjadi anggota DPR. Tapi nyatanya sampai hari ini keputusan tidak berubah. Harun Masiku tak juga ditetapkan menjadi anggota DPR RI untuk menggantikan Riezky Aprilia,” kata Yenti.
Dijelaskannya, putusan KPU tentang caleg terpilih atau pergantian antar waktu (PAW) harus diambil secara kolektif kolegial. Dalam rapat pleno KPU pada 6 Januari 2020 sudah diputuskan bahwa permohonan mengangkat Harun Masiku sebagai anggota DPR menggantikan Rizky Aprilia tidak dapat dikabulkan.
“Jadi kasus ini lebih ke penipuan antara orang per orang,” ujar antan Ketua Pansel Pimpinan KPK tersebut. (Has)
Discussion about this post