Menhan Prabowo Mengenai Natuna: Bagaimanapun China Negara Sahabat

KABARIKU – Sikap Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto atas klaim China terhadap peraian Natuna dinilai tak tegas sehingga mengundang protes dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng. Santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap,” tutur Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2020).

Masih dalam keterangan tertulis yang disampaikan Kholid, PKS memuji sikap tegas Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi yang langsung menyampaikan nota protes terhadap China juga memanggil Duta Besar China untuk Indonesia.

Seperti diberitakan, Menhan Prabowo saat berada di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jumat (3/1/2020) menyampaikan, Indonesa telah menahan tigal kapal nelayan China yang mencuri ikan di Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) Perairan Natuna. Ia pun mengungkapkan, pihaknya masih mencari solusi dengan kementerian lain atas peristiwa itu agar tidak menghambat hubungan ekonomi dengan China.

“Kita cool saja, kita santai,” ucap Prabowo saat itu kepada para wartawan.

Prabowo menambahkan, persoalan klaim China atas perairan Natuna harus diselesaikan dengan baik.

“Bagaimana pun China adalah negara sahabat,” katanya.

Sementara itu, sehari sebelum Menhan berada di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, tepatnya Kamis (2/1/2020), Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar-Lembaga Menteri Pertahanan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan sikap Prabowo terhadap klaim China atas Perairan Natuna.

Dahnil mengatakan, Menhan Prabowo berpendapat, masalah Natuna-Laut China Selatan harus diselesaikan lewat pembicaraan dua belah pihak.

“Agar tidak mengganggu hubungan perdagangan dan diplomatik antarnegara, termasuk dengan negara ASEAN lain. Dan tentu posisi Indonesia seperti yang telah disampaikan Menlu mempertahankan kedaulatan di Zona Ekonomi Eksklusif tersebut sebagai wilayah laut Indonesia,” kata Dahnil.

Diketahui, terkait pemanggilan Dubes China untuk Indonesai oleh Menlu RI, juru bicara Kemlu RRC, Geng Shuang, menyampaikan, perairan di sekitar Kepulauan Nansha (Spratly Islands) masih menjadi milik China. (Ref)