Viral, Kritikan Ribka Tjiptaning Atas BPJS Ditonton Hampir 12 Juta Kali

KABARIKU – Video kritikan pedas kader PDI-Perjuangan dr. Ribka Tjiptaning terhadap Badan Penyelenggaran Jaminan Kesehatan (BPJS) yang diupload bulan lalu, hingga kini ternyata masih viral. Video yang diunggah dalam akun YouTube DPR RI pada Rabu (6/11/2019) kemudian diunggah dalam akun facebook Sang Pelajar tersebut, hingga 2 Desember 2019, penontonnya hampir mencapai 12 juta.

“Masyarakat pengguna BPJS memang merasa terwakili oleh Bu Ribka. Unek-unek mereka seolah tumpah dengan kritikan Bu Ribka” kata Yuyun Gunawan, aktivis Ciamis, Senin (2/12/2019).

Video tersebut merupakan cuplikan Rapat Kerja antara Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan dan RDP dengan DJSN, BPJS Kesehatan, dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan yang membahas kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dalam video, Ribka yang juga seorang dokter jebolan Universitas Kristen Indonesia, mengkritik habis pelayanan BPJS.

Ia menegaskan, BPJS harus bisa menjamin kesehatan setiap warga negara dengan pelayanan prima di mana pun warga negara itu berada.

“Misalnya orang Papua yang sedang di Jawa atau di mana pun, harus bisa menggunakan fasilitas BPJS di tempatnya sedang berada” ungkapnya.

Ribka pun mengriktik standar ganda pelayanan PBJS. Menurutnya, untuk kalangan-kalangan tertentu, seperti anggota dewan, pihak perawat rumah sakit siap menyambut dengan senyuman yang amat ramah, sementara untuk masyarakat golongan bawah, pelayanan seperti itu kebanyakan tidak dirasakan.

Nama lengkapnya Ribka Tjiptaning Proletariyati. Wanita ini lahir di Yogyakarta, 1 Juli 1959, anak ketiga dari Raden Mas Soeripto Tjondro Saputro dan Bandoro Raden Ayu Lastri Suyati.

Lulus SMA, Ribka masuk ke ke Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia dan lulus tahun 1990. Setelah menjadi seorang dokter, ia mendirikan sebuah klinik kesehatan di Ciledug, Tangerang.

Selain praktek menjadi dokter, Ribka pun aktif di politik. Ia aktif di PDI Perjuangan sejak 1992. Hingga tahun 2019 ini, Ribka telah tiga kali menjadi anggota DPR RI. yakni 2004, 2009, dan 2019. (Ref)