Mantan Sekretaris MA Nurhadi Praperadilankan KPK, Sidang Pertama Digelar 6 Januari

KABARIKU – Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman mempraperadilankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menunjuk pengacara Maqdir Ismail untuk bersidang.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Seperti diketahui, Sekretaris MA periode 2011-2016 Nurhadi ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi. Dalam catatan KPK, total uang yang diduga diterima Nurhadi sekitar Rp 46 miliar.

Maqdir Ismail mengatakan, sidang pertama praperadilan yang diajukan kliennya akan digelar pada 6 Januari 2020.

“Sidang pertama digelar pada 6 Januari 2020,” kata Maqdir, Selasa (31/12/2019).

Menurut Maqdir, selama ini kliennya tidak pernah diperiksa dalam kasus tersebut. Kalau pun dipanggil KPK, kliennya diperiksa untuk kasus suap Panitera PN Jakpus Edy Nasution.

“Namun kemudian menjadi tersangka baru,” ujar Maqdir.

Diberitakan, penetapan Nurhadi sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution dan pihak swasta Doddy Aryanto Supeno.

Selain Nurhadi, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka, yakni menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soenjoto.

Nurhadi diduga menerima suap berkaitan dengan pengurusan perkara perdata di MA. Selain itu, Nurhadi disangkakan KPK menerima gratifikasi berkaitan dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK (peninjauan kembali) di MA. Penerimaan gratifikasi itu tidak dilaporkan KPK dalam jangka 30 hari kerja.

Diketahui pula, Nurhadi ditetapkan sebagai tersangka menjelang masa tugas lima pimpinan KPK yang diketuai Agus Rahardjo berakhir. Wakil Ketua KPK saat itu, Laode M Syarif, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (16/12/2019) menyatakan, meskipun masa jabatan lima pimpinan KPK segera berakhir, KPK masih dapat menetapkan tersangka kepada pihak-pihak yang melakukan tindakan korupsi. Hal tersebut sesuai dengan pasal 69 D, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002, tentang KPK, dapat melakukan pencegahan rasuah sebelum adanya Dewan Pengawas.

“Delik-delik yang disangkakan itu kan adalah delik-delik yang ada dalam UU Tipikor yang tidak diganti, sebenarnya sama saja,” tutur Laode saat itu.

Ia menyatakan, penetapan tersangka Nurhadi sesuai bukti-bukti yang ada. Karenanya, jika tersangka melakukan praperadilan, dipastikan penetapan itu tidak akan gugur. (Ref)