KABARIKU – Gugatan praperadilan yang diajukan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditolak. Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Ahmad Jaini menyatakan, KPK telah melakukan langkah yang syah secara hukum dalam menetapkan Nurhadi cs sebagai tersangka.
Oleh karena itu, tutur Ahmad Jaini saat membacakan putusan di PN Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2020), menolak permohonan praperadilan para pemohon yang terdiri dari pemohon satu Rezky Herbiyono, pemohon dua Nurhadi dan pemohon tiga Hiendra Soenjoto.
“Menimbang berdasarkan bukti-bukti di atas, surat perintah penyidikan, sprindik yaitu Nomor 143 dan 144 adalah telah sah secara hukum,” kata Hakim Jaini.
Hakim Jaini menyebutkan, para pemohon juga tidak bisa membuktikan adanya anggapan tidak sahnya perintah penyidikan terhadap Nurhadi.
Dberitakan, Nurhadi cs ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pada pengurusan perkara di Mahkamah Agung tahun 2011-2016. Nurhadi diduga telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp 46 miliar. Suap tersebut diduga diterima Nurhadi lewat menantunya, Riezky. (Has)