Teten Masduki: Koperasi Jadi Basis Ekonomi Kerakyatan untuk Visi Indonesia Maju

KABARIKU – Selepas dari posisi Kepala Staf Kepresidenan Indonesia sejak 17 Januari 2018 lalu, nama Teten Masduki seolah hilang dari peredaran. Ini karena posisinya lebih masuk ke dalam lingkungan Istana Kepresidenan menjadi Koordinator Staf Khusus Presiden.

Namun tiba-tiba tanggal 23 Oktober 2019 lalu, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa Teten Masduki menjadi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Kang Teten, begitu orang Garut memanggil, namanya sangat fenomenal. ICW yang berkibar di tangan Teten, menularkan semangat anti korupsi ke daerah. Tak heran jika kemudian banyak LSM “watch” yang lahir di daerah. Di Garut di antaranya lahir Garut Governance Watch (GGW).

Lahir dari keluarga sederhana di Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut, tamat SMA Teten kuliah di Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung yang sekarang berganti nama menjadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Setelah lulus, ia sempat mengajar di SMA di luar Garut. Namun ternyata pria kelahiran 6 Mei 1963 ini lebih betah menjadi pegiat anti korupsi.

Namanya menjadi buah bibir ketika Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dipimpinnya, membongkar kasus suap yang melibatkan Jaksa Agung (saat itu) Andi M. Ghalib pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Andi Ghalib pun pun terpaksa turun dari jabatannya. Sementara Teten, berkat kegigihannya mengungkap kasus tersebut, dianugerahi Suardi Tasrif Award 1999.

Penghargaan lain yang diterima Teten di antaranya Ramon Magsaysay pada tahun 2005.

Saat Pilgub Jawa Barat tahun 2013 lalu, Teten mencalonkan diri menjadi Cagub Jabar berpasangan dengan Rieke Diah Pitaloka. Namun jumlah perolehan suaranya kalah oleh petahana Ahmad Heryawan yang berpasangan dengan Deddy Mizwar.

Kini Kang Teten menjadi menteri. Saat menerima pengurus Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo) ia mengatakan, targetnya, selain akan memasyarakatkan koperasi di kalangan generasi milenial, koperasi pun harus menjadi basis ekonomi kerakyatan dalam mewujudkan Visi Indonesia Maju 2030. (Ref)