KABARIKU – Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu menyesalkan bocornya dokumen KPK ke pihak eksternal. Oleh karena itu ia mendesak agar Dewas dan Komisioner KPK mengusut tuntas peristiwa itu demi menjaga integritas KPK dan upaya pemberantasan korupsi yang sekarang sedang dilakukan.
“Saatnya Dewan Pengawas dan Komisioner KPK melakukan pengusutan pembocoran dokumen internal KPK secara tuntas. Agar KPK menjaga integritas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dikerjakan oleh KPK dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak dan media tertentu,” paparnya dalam rilisnya yang diterima Kabariku, Kamis (16/1/2020) malam.
Masinton menceritakan, pada hari Selasa 14 Januari 2020, sekitar jam 11:00-an, ada seseorang yang menghampirinya di Gedung DPR RI dengan memperkenalkan diri bernama Novel Yudi Harahap. Orang itu kemudian memberikan sebuah map yang disebutkannya sebagai bahan pengaduan masyarakat kepada Anggota Komisi III DPR RI. Setelah menyerahkan map orang tersebut langsung pergi.
Karena banyak agenda, lanjutnya, map tersebut baru ia buka bersamaan dengan surat dan dokumen lain yang berada di ruang kerjanya. Pada saat ia buka, map tersebut berisi selembar kertas yang bertuliskan surat perintah penyelidikan KPK dengan nomor 146/01/12/2019, tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani Ketua KPK Agus Rahardjo.
“Setelah saya membaca surat perintah penyelidikan KPK tersebut, sejenak saya juga sempat bertanya dalam hati kenapa dokumen internal KPK bisa sampai ke pihak eksternal?” katanya.
Masinton mengatakan, ia pun mengingat kembali ketika memimpin Pansus Hak Angket KPK serta dalam rapat-rapat Komisi III bersama KPK. Saat itu, ia dan Anggota Komisi III lainnya sering mempertanyakan kepada Komisioner KPK tentang adanya pembocoran informasi dan dokumen penanganan perkara yang sedang ditangani oleh KPK kepada media tertentu.
Bahkan, tambahnya, pada akhir Agustus 2017, pernah petugas pengamanan dalam Gedung KPK memergoki seseorang yang diduga wartawan, memiliki ID khusus sehingga bebas masuk ke dalam Gedung KPK.
Masinton menyatakan, meskipun surat perintah penyelidikan yang sampai kepadanya sudah tidak bersifat rahasia lagi, pembocoran dokumen internal KPK ke pihak luar harus tetap diselidiki oleh Dewan Pengawas dan Komisioner KPK.
“Khususnya informasi, surat dan dokumen KPK yang sampai ke media tertentu. Karena informasi tersebut diolah dan diberitakan secara luas sebagai penggiringan opini politik untuk tujuan mendiskreditkan pihak-pihak tertentu termasuk KPK,” bebernya. (Has)
Discussion about this post