Komisi III DPR RI Dukung Kapolri Tuntaskan ‘Peristiwa Duren Tiga’ Secara Profesional dan Transparan

Kabariku- Kapolri Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menyampaikan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI terkait penanganan kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyaj Yosua Hutabarat alias Brigadir J oleh Irjen Ferdy Sambo yang juga menjerat Putri Candrawathi.

Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR dengan Kapolri bersama jajaran Timsus digelar pada pukul 10.00 WIB, telah usai pada pukul 20.30 WIB. Rapat ini berlangung dengan dua kali skorsing selama 1 jam tiap skorsing.

“Kita ketahui bersama bahwa hari ini Komisi III DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan Kapolri beserta jajaran,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir dalam konferensi pers bersama Kapolri usai RDP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022) malam.

“Kita telah memulai rapatnya sejak pukul 10 tadi pagi dan barusan saat ini jam 20.30 baru selesai. Jadi memang kami Komisi III sangat perhatian terhadap kasus Pak Sambo dan Brigadir Yosua ini,” tambahnya.

Dalam Raker yang berlangsung selama kurang lebih 8 jam itu, Adies mengatakan, Kapolri telah menjawab 45 pertanyaan seputar kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang dilakukan oleh mantan Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo.

“Jadi khusus hari ini memang kita membahas masalah kasus ini yang sangat menjadi perhatian masyarakat, dan Pak Kapolri tadi telah menjawab 45 pertanyaan dari rekan-rekan anggota Komisi III dari 54 anggota,” jelasnya.

Hampir semua anggota yang hadir mengajukan pertanyaan baik terhadap inti dari pada kasus tersebut baik unsur pidananya.

“Kemudian obstruction of justice-nya maupun unsur-unsur turut serta sampai dengan unsur-unsur kaitan-kaitan dengan kasus tersebut yang berkembang di tengah-tengah masyarakat,” terangnya.

Lanjut Wakil Ketua Umum Partai Golkar menyatakan, Kapolri telah menjawab apa yang telah menjadi pertanyaan publik dan juga termasuk motif.

“Apa yang menjadi keinginan publik telah kami tanyakan semuanya baik itu menyangkut motif dan lain sebagainya,” tandasnya.

Dikesempatan yang sama, Kapolri Listyo Sigit Prabowo sekali lagi mengungkap, motif pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dengan tersangka utama Irjen Ferdy Sambo masih terus didalami.

Kapolri mengatakan, pemeriksaan istri Ferdy Sambo yakni Putri Candrawathi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengungkap motif sesungguhnya.

“Ada satu pemeriksaan yang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan ibu PC, besok,” katanya.

Saat ini, kata Jenderal Sigit, motif sementara yang memicu pembunuhan tersebut adalah karena adanya laporan Putri Candrawathi mengenai masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang.

“Saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait masalah kesusilaan,” katanya.

“Saudara Ferdy Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat saudari PC melaporkan terkait adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang,” sambungnya.

Namun Mantan Kabareskrim Polri ini menegaskan, pihaknya akan membuka kasus pembunuhan berencana Brigadir J seterang-terangnya, termasuk soal motif.

“Ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Ibu Putri nanti akan diperiksa di hari Kamis atau Jumat sebagai tersangka,” ujarnya.

Disebutkan dalam Rapat Dengar Pendapat Kapolri bersama Komisi III, terdapat dua poin dalam nota kesepakatan, yakni:

Pertama, Komisi III mendukung Kapolri dalam penanganan perkara tindak pidana ‘Peristiwa Duren Tiga’ baik dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua dan rekayasa kasus secara profesional dan transparan sampai keakar-akarnya tanpa pandang bulu.

Kedua, Komisi III DPR RI mendesak Kapolri untuk melakukan sistem dan kelembagaan, reformasi kultural serta struktural ditubuh Polri secara terencana, terukur dan objektif, prosedural dan akuntabel dalam sistem rekrutmen, promosi dan demosi.

Selain itu, Kapolri juga menyampaikan terkait 97 personel Polri tidak semuanya diperiksa sebagai terduga pelanggar kode etik.

“Dari 97 persinel, hanya 35 personel yang sudah pasti akan dipilah pelanggarannya,” ujarnya.

Kapolri merincikan, 35 personel yang melanggar kode etik berasal dari sejumlah pangkat, diantaranya:
– Irjen Pol 1 orang,
– Brigjen pol 3 orang,
– Kombes pol 6 orang,
– AKBP 7 orang,
– Kompol 4 orang,
– AKP 5 orang,
– Iptu 2 orang,
– Ipda 1 orang,
– Bripka 1 orang,
– Brigadir 1 orang,
– Briptu 2 orang, dan
– Bharada 2 orang.

“Tidak semuanya kemudian menjadi terduga pelanggar kode etik, ada juga yang menjadi saksi. Tapi dari yang 35 itu tentu akan kami pilah pilah sesuai dari saran bapak-bapak dan ibu-ibu terkait bobot perannya masing-masing apakah yang bersangkutan ini dibawah tekanan atau mereka tidak tahu bahwa yang mereka lakukan itu merupakan bagian dari skenario atau mereka ikut didalam skenario,” terang Kapolri.

Kapolri menyebut pihaknya akan menyerahkan pelanggaran kode etik yang dilakukan para personel Polri kepada tim sidang komisi kode etik. Dia meminta agar para personel Polri dihukum sesuai bobot sanksinya.

“Jadi ini semua nanti akan ditentukan oleh tim sidang komisi kode etik dan tentunya ini akan menentukan terkait dengan pemberian sanksi yang akan diberikan, bobot sanksi yang akan diberikan,” tandasnya.***

Red/K.000