Kemenkeu dengan Instrumen APBN akan Powerful dan Efektif Pulihkan Ekonomi Masyarakat

Jakarta, Kabariku- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D., menegaskan bahwa Kementerian Keuangan melalui APBN siap mendukung agar sektor pariwisata dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan bisa bangkit.

Hal ini ia katakan saat menyampaikan pidato dalam Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Baparekraf Tahun 2021, yang diselenggarakan secara virtual pada Senin (27/9/2021).

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Kami di Kementerian Keuangan menggunakan instrumen APBN akan selalu berpihak untuk bisa mendukung pemulihan masyarakat dan ekonomi, termasuk sektor pariwisata yang sangat penting bagi masyarakat,” jelasnya.

Menkeu mengatakan, bahwa instrumen yang bisa digunakan dalam APBN untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dilakukan mulai dari pemberian insentif perpajakan, insentif untuk pembayaran abonemen listrik bagi pelaku usaha pariwisata yang ditanggung pemerintah, hingga melalui alokasi belanja negara baik itu pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Alokasi belanja pemerintah untuk dukungan pariwisata tersebut tidak selalu melalui anggaran Kementerian Pariwasata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) karena sektor pariwisata memiliki dimensi yang banyak dan luas. Alokasi belanja tersebut bisa saja melalui Kementerian/Lembaga lain, namun tetap bisa dikoordinasikan oleh Kemenparekraf sehingga bisa menjadi sebuah paket dukungan bagi sektor pariwisata yang lebih baik,” paparnya.

Kemenkeu menjelaskan, akan mendukung koordinasi antara belanja pusat dan daerah sehingga dalam hal ini Kementerian Pariwisata bisa merasakan bahwa anggaran tidak hanya yang ada di dalam account di Kementerian Pariwisata.

“Contohnya yang dilakukan di berbagai destinasi seperti Mandalika, Borobudur, atau Danau Toba, itu semuanya menggunakan berbagai instrumen APBN baik itu Kementerian/Lembaga sampai kepada pembiayaan atau KPBU. Jadi ini adalah berbagai inovasi pembiayaan yang kami akan siap untuk mendukung dan menggunakannya di dalam rangka memulihkan kembali ekonomi masyarakat,” lanjut Menkeu.

Selain itu, Menkeu memaparkan, dukungan untuk sektor pariwisata juga diberikan pada usaha kecil dan menengah (UMKM) melalui program kredit usaha rakyat (KUR).

“Pemerintah memberikan subsidi bunga kredit bagi UMKM, serta jaminan pembiayaannya. Hal ini diharapkan juga dapat membantu para pelaku UMKM sektor pariwisata untuk bisa bertahan dan bangkit lebih baik selepas pandemi”.

Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat menciptakan kepercayaan kembali perbankan kepada dunia usaha sehingga perbankan mampu menyalurkan kreditnya lagi ke sektor yang masih dianggap memiliki risiko besar akibat dampak Covid-19 ini.

“Kita harap bahwa kerjasama yang sangat baik selama ini kita terus tingkatkan dan kita pelihara. Kami juga akan terus mendengar dari seluruh dunia usaha dan pemerintah daerah mengenai apa-apa yang memang perlu dan masih bisa dilakukan. Dan mari kita berkolaborasi agar kita bisa menggunakan semua instrumen ini menjadi semakin powerful dan bisa efektif memulihkan pariwisata di Indonesia,” sebut Menkeu.

Pada kesempatan itu, Menkeu juga mengingatkan agar semua program-program yang terkait dengan pemulihan ekonomi nasional yang telah dianggarkan pada tahun ini bisa segera dilaksanakan.

“Hal ini agar dampak dari program PEN itu bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan sektor pariwisata,” tandasnya menutup. ***

Sumber: Berita Kemenkeu RI

Red/K.101