Kakorlantas Polri Bolehkan Warga Mudik, Ini Syaratnya

KABARIKU – Kakorlantas Polri Irjen Istiono menegaskan, aparat kepolisian bakal menindak tegas para pemudik dengan memutarbalikkan mereka ke arah asal mereka berangkat. Hal itu dilakukan sesuai dengan larangan mudik yang diberlakukan pemerintah untuk mencegah lebih meluasnya pandemi Covid-19.

Kendati demikian, Istiono menyatakan, pihaknya akan memperbolehkan warga untuk mudik apabila meiliki surat keterangan yang ditandatangani oleh pemerintahan setempat seperti kepala desa atau lurah setempat.

Dalam surat itu, lanjutnya, harus dijelaskan keperluan sehingga seseorang harus mudik, di antaranya ada keluarga sakit atau meninggal, istrinya hendak melahirkan dan sbagainya.

“Keperluan-keperluan seperti itu yang disertai surat keterangan dari pemerintahan desa atau kelurahan akan menjadi toleransi petugas. Jika taka ada surat, boleh menunjukkan foto yang memperlihatkan keluarga atau istrinya yang sakit,” terangnya, Rabu (29/4/2020).

Istiono menambahkan, bila alasan lain, di antaranya karena tidak punya pekerjaan, Polri akan mendata dan langsung memberikan bantuan sosial.

“Polri menyiapkan 25 ton beras bagi masyarakat yang kelaparan. Polri akan proaktif memberikan bantuan ke masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut Istiono mengatakan, Polri juga akan memeriksa setiap kendaraan yang lewat di titik-titik penyekatan. Hal itu guna mengantisipasi adanya pemudik yang bersembunyi.

“Macam-macam modusnya. Ada yang naik truk, kontainer macem-macem. Kita periksa. Saya takutnya mereka lemas kekurangan oksigen. Kedua nyuri pakai truk kontainer kemudian tertular Covid-19 sangat bahaya dan menularkan saudara di kampung,” katanya.

Terkait jumlah pemudik, Istiono menyatakan, selama 4 hari pelaksanaan Operasi Ketupat 2020, jumlahnya terus berkurang.

“Ini merupakan salah satu ciri masyarakat mulai memahami atas larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah,” ujarnya. (Ref)