Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Mardani Maming

JAKARTA, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada sidang Praperadilan terkait penetapan Tersangka Mardani Maming (MM) dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) berupa suap perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan (Kalsel).

KPK melalui Juru Bicara (Jubir) Ali Fikri, SH., mengatakan, Hakim telah objektif dan independen memutus perkara permohonan dimaksud.

“Sedari awal kami yakin bahwa penyidikan oleh KPK ini sudah sesuai prosedur sehingga kami tetap lanjutkan penyidikan ini dengan mengagendakan pemanggilan saksi dan pengumpulan bukti lainnya,” kata Ali. Selasa (27/7/2022) malam.

Selain itu, Ali menjelaskan, KPK telah meminta yang bersangkutan agar koperatif seperti yang dijanjikan kuasa hukum MM.

“Termasuk menunggu sikap koperatif tersangka sebagaimana dijanjikan kuasa hukumnya yang disampaikan kepada publik bahwa tersangka akan hadir di Gedung Merah Putih KPK pada tanggal 28 Juli 2022,” terang Ali.

Sikap koperatif tersangka, tutur Ali, tentu akan memperlancar penegakan hukum

“Akan memudahkan dan memperlancar proses penegakkan hukum ini dan mari kita uji bersama di pengadilan Tindak pidana korupsi,” tukasnya.

KPK akan selalu menyampaikan perkembangan setiap proses penanganan perkara sebagai bentuk transparansi sekaligus pelibatan publik dalam pemberantasan korupsi.

Diketahui, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) menolak gugatan yang diajukan MM, mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalsel.

Gugatan diajukan MM terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK.

“Mengadili, mengabulkan eksepsi Termohon dalam pokok perkara, maka permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Hakim Tunggal Praperadilan PN Jakarta Selatan, Hendra Utama, SH., MH., dalam persidangan yang dihadiri Pengacara MM, Rabu (27/7/2022).

Seperti diketahui, KPK menetapkan MM sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi dalam pengalihan izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel.

MM lantas mengajukan praperadilan atas persoalan tersebut ke PN Jakarta Selatan. Pihak MM menilai kasus yang menimpanya itu bukan kasus suap melainkan transaksi bisnis.

Pihak Mardani pun menilai klasifikasi hukum yang dilakukan KPK salah dan dapat berakibat penetapan tersangka menjadi keliru. Sidang praperadilan telah digelar sejak Selasa, 19 Juli 2022.

Dalam gugatan praperadilannya, MM meminta agar Majelis Hakim menyatakan penetepan tersangka atas dirinyanya yang dilakukan oleh KPK itu tidak sah.***

Red/K.000