Jakarta, Kabariku – Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, mengungkap alasan fraksinya di DPR kini mendukung revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Pernyataan ini disampaikan Puan dalam menanggapi pertanyaan wartawan terkait perubahan sikap PDIP, yang sebelumnya sempat menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI dan Polri.
Puan menjelaskan bahwa penolakan tersebut merupakan sikap awal yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sebelum pembahasan RUU dilakukan bersama. Namun, setelah melalui proses Panitia Kerja (Panja), hasil revisi kini dapat dinilai secara lebih objektif oleh publik.
“Penolakan itu disampaikan sebelum kita membahasnya bersama. Hasilnya seperti apa, tadi sudah dipaparkan dalam konferensi pers, termasuk keputusan yang diambil oleh Panja,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3).
Lebih lanjut, Puan menegaskan bahwa PDIP justru berperan sebagai pengawas dalam pembahasan RUU ini. Fraksi PDIP di Panja akan memastikan bahwa revisi UU TNI tidak mengandung ketentuan yang menyimpang dari prinsip-prinsip yang mereka anggap penting.
“Kehadiran PDIP dalam pembahasan ini justru untuk memastikan tidak ada ketentuan yang keliru atau bertentangan dengan prinsip yang kami yakini,” tegasnya.
Terkait kekhawatiran publik mengenai substansi revisi, termasuk potensi kembalinya dwi fungsi ABRI, Puan menegaskan bahwa tidak ada hal dalam RUU ini yang akan melanggar prinsip demokrasi atau mencederai reformasi di sektor militer.
“Tidak ada hal yang bertentangan dengan reformasi atau menimbulkan kekhawatiran ke depan. Semua poin yang telah disepakati dalam revisi ini telah dikaji dengan seksama,” jelasnya.***
Discussion about this post