Menteri PANRB Dorong Reformasi di Bidang Pemuda dan Olahraga Saat Audensi dengan Menpora

Membangun birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan generasi muda, serta mendukung ekosistem olahraga yang profesional dan berprestasi merupakan hal penting untuk segera diwujudkan. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat menerima audiensi Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (24/09/2025).

“Pertemuan hari ini menjadi kesempatan penting untuk memperkuat sinergi antara Kementerian PANRB dan Kementerian Pemuda dan Olahraga terutama dalam upaya membangun birokrasi yang lebih baik. Peran pemuda dan olahraga sebagai motor penggerak kemajuan bangsa harus terus dioptimalkan,” katanya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Pada kesempatan tersebut Menteri Rini menyampaikan capaian Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja di Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2024 menunjukkan perkembangan positif dari tahun-tahun sebelumnya. Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 80,35 dengan predikat A-, sementara nilai SAKIP berada di angka 68,08 dengan predikat B. Meskipun terdapat peningkatan, masih terdapat ruang perbaikan, terutama terkait dengan pembangunan Zona Integritas yang belum menunjukkan hasil signifikan.

Dikatakan bahwa Kemenpora mampu menjaga kualitas tata kelola birokrasi pada level yang baik. Seperti RB General yang menunjukkan konsistensi dalam aspek-aspek inti birokrasi seperti penyederhanaan struktur, sistem kerja, pengelolaan anggaran, serta digitalisasi arsip dan pelayanan publik. Sementara untuk RB tematik, Kemenpora juga dapat mendukung isu prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, digitalisasi pemerintahan, peningkatan investasi, penggunaan produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi masih bisa lebih dioptimalkan lagi.

Menteri Rini mendorong instansi Kemenpora dapat melaksanakan reformasi birokrasi dengan memperhatikan indikator seperti Indeks Tata Kelola Pengadaan, Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, Tindak Lanjut Rekomendasi, dan Survei Kepuasan Masyarakat.

Lebih lanjut dirinya juga mengajak Kemenpora dapat membangun Zona Integritas (ZI) di unit kerja Kemenpora sebagai upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Pembangunan ZI tidak sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen nyata untuk mendukung arah prioritas Presiden dan pembangunan nasional, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi industri, perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, dan ketahanan pangan.***