Koordinator Invest, Ahmad Daryoko: “Permasalahan Utama Kelistrikan itu di System Bukan di Teknis!”

Oleh : Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST

I. SYSTEM SPT APA YANG KONSTITUSIONAL ITU ?

Terbukti dalam Sidang MK tahun 2003-2004 bahwa Konstitusi telah meng amanah kan Pemerintah untuk mengelola Sektor Ketenagalistrikan dengan Pasal 33 ayat (2), “Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara”. Dari sini kemudian Pemerintah memberi tugas ke PLN dng PP No 23/1994 ttg PT. PLN (PERSERO) untuk melaksanakan pengelolaan kelistrikan di Indonesia.

Dalam putusan MK No. 001- 021-022/PUU-I/2003 tgl 14 Desember 2004 dalam konteks pembatalan UU No 20/2002 ttg Ketenagalistrikan, pengelolaan kelistrikan yang konstitusional adalah melalui “Vertically Integrated System” dari pembangkit – transmisi – distribusi – ritail !

Advertisement. Scroll to continue reading.

Artinya PLN sbg sosok yg di serahi tugas melakukan infrastruktur kelistrikan untuk rakyat sesuai perintah Konstitusi diatas harus melakukannya secara “vertikal terintegrasi”. Tidak boleh dipecah pecah atau “Unbundling System”.

Kalau swasta ingin melakukan usaha kelistrikan hrs diluar System PLN yang sudah ada. Misalnya sebagai contoh adanya PT. Cikarang Listrisindo (di Cikarang – Jabar )  yang melakukan usaha kelistrikan dari mulai pembangkit – transmisi-distribusi-ritail di kawasan industri Cikarang.

Itulah permasalahan System yang hrs di anut oleh Pemerintah, yaitu “Vertically Integrated System” ( hrs vertikal ter integrasi)  bukan  “Unbundling System” (terpisah pisah dan tercampur antara milik PLN dan milik swasta). Swasta boleh memasuki System PLN tetapi hrs dibawah PLN sbg sub kontraktor.

Tetapi faktanya mulai 2020 pembangkit2 spt PLTU Celukan Bawang, Bali ,1086 MW (pemilik saham mayoritas Huadian China), PLTU JAVA 7 , Banten, 2000 MW (saham mayoritas Shenhua China ) memasuki System kelistrikan Jawa-Bali. Menyusul akhir 2021 PLTU Batang 2000 MW ( saham Adaro/Bimasena 34 %, Jawa Power Jepang 34%, Itochu Jepang 32%) masuk System Jawa-Bali juga.

Deretan PLTU2 IPP juga ada saham JK, Dahlan Iskan, Luhut BP, keluarga Erick dsb .

Sedang mulai 2010 Dahlan Iskan selaku DIRUT PLN/Menteri BUMN telah melakukan penjualan ritail PLN. Ritail yang besar di Jakarta  spt blok SCBD, Central Park , Pantai Indah Kapuk dll sdh dijual secara curah/bulk/”Whole sale market” ke Tommy Winata dan Taipan 9 Naga yang lain. Sedangkan retail “recehan”  berupa Token dijual ke pabriknya dan Taipan 9 Naga dan vouchernya dijual lewat Alfamart dll.

Artinya, dengan kondisi diatas maka System Ketenagalistrikan sdh di operasikan secara “Unbundling System” dengan melanggar pts MK baik 2004 maupun 2016 , bukan “Vertically Integrated System” mengikuti Konstitusi.

II. PEMBERITAAN-{EMBERITAAN KELISTRIKAN SAAT INI BERSIFAT TEKNIS, DENGAN TARGET “CUCI OTAK” RAKYAT !

Masalah utama kelistrikan / PLN itu sebagaimana angka Romawi I diatas, yaitu hrs mengikuti System Vertikal Ter Integrasi atau hrs “Vertically Integrated System” dari hulu (pembangkit) ke hilir (retail ).

Tetapi saat ini dalam konteks kelistrikan/PLN  dibanjiri dng berita2 adanya protokol Paris , EBT, RUPTL , rencana PLN mau pensiunkan PLTU batu bara, bahkan ada channel TV yang memberitakan bahwa Pemerintah telah siapkan dana AS$ 500 miliar guna investasi pembangunan pembangkit  EBT untuk PLN ( padahal cadangan devisa saja hanya AS$ 146,9 miliar ).

Sekali lagi semua itu hanya  bersifat teknis ! Yang bertujuan sebagai “cuci otak” bahwa PLN itu masih ada ! Tetapi dipenuhi masalah !

Kalau ada program macam2 spt diatas, sejatinya yg memiliki program itu bukan PLN, tetapi para pemilik jaringan ex PLN spt Shenhua , Huadian , Adaro , Tommy Winata, Prayoga Pangestu dll. Karena  sejatinya PLN secara “defacto” telah bubar dan saat ini namanya hanya dipakai sebagai “kedok” para pelaku Oligarkhi diatas guna mengeruk uang yang berasal dari hutang LN dng “modus” subsidi !

PLN Jawa-Bali hanya urus kabel2 Transmisi dan Distribusi saja, alias hanya menjadi “Penjaga Tower” atau hanya sebagai “Kuli panggul” yg membawa “stroom” dari pembangkit ke ritail.

Semua ini baru akan terbongkar setelah Rezim tdk mampu lagi memberi subsidi listrik yang sesungguhnya ratusan triliun (tetapi di “rampok” Oligarkhi). Dan tarip listrik akan melejit berlipat lipat !

Innalillahi wa Inna ilaihi roojiuunn !!

JAKARTA, 13 NOPEMBER 2021