Dekrit Rakyat Garut Menggugat Serahkan Surat Aduan Masyarakat ke Tiga Tempat

GARUT, Kabariku- Dekrit Rakyat Garut Menggugat (D’RAGAM) melanjutkan agenda mendorong pemakzulan Bupati dan Wakil Bupati Garut di tiga lokasi secara bersamaan.

Jubir D’RAGAM, Zamzam Zaenul Haq, S.Sos, M.Si., menjelaskan, Tim pertama beraksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diwakili oleh LSM PMPRI dan LSM GMBI, menyerahkan surat aduan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan nepotisme Bupati Garut dalam penunjukan Klinik dan Rumah Sakit Medina sebagai rumah sakit darurat penanganan Covid-19 Garut.

“Kawan-kawan yang ke KPK menyampaikan surat pengaduan masyarakat atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” jelas Zamzam.

“Disana termaktub bahwa kepala daerah dilarang membuat suatu keputusan yang dapat menguntungkan dirinya, keluarganya, kroninya atau kelompoknya yang bertentangan dengan peraturan perundangan,” imbuhnya.

Jubir D’RAGAM memaparkan, Tahun 2020 Pemda Garut melalui Bupati bekerja sama dengan Rumah Sakit Medina. Seperti diketahui, Kepala Daerah turut andil sebagai penjamin kredit perusahaan yang dinahkodai anaknya.

“Yang kita tahu itu milik keluarganya. Itu kan dilarang oleh Undang-Undang. Bupati bagian dari Rumah Sakit Medina dibuktikan dengan keterangan dari Bank Jabar Banten (BJB) Garut bahwa H. Rudy Gunawan selaku bupati merupakan pemilik agunan yang menjamin pinjaman perusahaan keluarganya (PT. Medika Medina Gunawan),” papar Zamzam.

Selesai dari KPK, tim pertama selanjutnya mendatangi Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan surat permohonan pemberhentian Bupati Garut kepada Menteri Dalam Negeri.

Alasan permohonan pemberhentian, diungkapkan Zamzam, didasarkan pada dugaan ketidakpatuhan bupati Garut terhadap peraturan perundangan atas dugaan KKN dan pelanggaran sumpah janji.

“Itu kita tempuh karena kita menganggap DPRD tidak serius menanggapi tuntutan kita untuk memakzulkan bupati dan wakilnya,” kata Jubir D’RAGAM.

“Pemerintah pusat melalui menteri memiliki kewenangan untuk memberhentikan kepala daerah yang dianggap melanggar peraturan perundangan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah,” Zamzam menambahkan.

Sementara itu, dijelaskannya, Tim kedua bergerak ke DPRD Garut untuk menyampaikan bukti-bukti tambahan atas dugaan KKN dan pelanggaran sumpah janji kepala daerah.

“Tempo hari kita kirim surat permohonan audiensi ke DPRD perihal menyampaikan bukti-bukti tambahan. Kita minta dijadwalkan hari ini. Namun kemarin sore kita dapat surat balasan bahwa permohonan kita dijadwal ulang dengan alasan semua komisi sudah ada agenda sampai Jum’at dan akan diberitahukan lebih lanjut kapan mereka bisa terima,” jelasnya.

Melalui Jubir D’RAGAM, pihaknya menyampaikan kritik terkait unsur pimpinan DPRD yang dianggap kurang kooperatif menanggapi permasalahan yang telah dan akan disampaikan D’RAGAM.

“Kita kritisi dua hal. Pertama unsur pimpinan baik ketua maupun wakil bisa menerima kita tanpa memerintahkan anggota. Kedua, Ketua DPRD yang membalas surat kita tidak menetapkan jadwal ulang yang dimaksud, sehingga tidak jelas kapan dan jam berapa mereka siap,” ungkap Zamzam.

Diakui Zamzam, Ini ke sekian kalinya Ketua DPRD dianggap mempermainkan masyarakat, D’RAGAM menuturkan kekecewaannya.

“Kita juga kecewa di FGD kedua surat kita tidak ditindaklanjut dengan undangan ke setiap fraksi. Sehingga waktu itu jadi alasan untuk fraksi tidak menghadiri FGD. Kalau begini terus, kami akan laporkan kader partai yang tidak aspiratif ke DPP-nya,” tandas Zamzam, Jubir D’RGAM.***

Red/K.101