KSP Dudung Ajak Mahasiswa Jaga Demokrasi dengan Kritik Konstruktif, Bukan Provokasi

Jakarta, Kabariku – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengingatkan generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk tetap mengedepankan sikap kritis yang konstruktif di tengah maraknya aksi demonstrasi yang berlangsung di berbagai daerah.

Menurut Dudung, pemerintah tidak menutup ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Bahkan, kritik dinilainya sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

Namun demikian, ia menekankan perlunya kebijaksanaan dalam menyampaikan pendapat agar tidak terjebak pada provokasi, fitnah, maupun upaya adu domba yang berpotensi mengganggu persatuan nasional.

“Kita semua dituntut untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat. Kritik adalah napas demokrasi yang seyogianya bersifat membangun, bukan meruntuhkan. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa,” kata Dudung, Senin (15/6/2026).

Dudung menegaskan, kritik yang disampaikan secara objektif dan solutif justru menjadi masukan berharga bagi pemerintah dalam mengevaluasi berbagai kebijakan publik. Karena itu, ia mengajak mahasiswa tetap menjalankan fungsi kontrol sosial dengan menjunjung etika, data, dan kepentingan bangsa.

Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bermartabat. Dalam proses tersebut, perbedaan pandangan harus tetap ditempatkan dalam koridor demokrasi yang sehat tanpa mengorbankan persatuan nasional.

“Mahasiswa harus tetap kritis, tetapi jangan sampai terjebak dalam narasi yang hanya bertujuan memicu kericuhan atau memecah belah bangsa. Kritik yang membangun akan memperkuat demokrasi dan membantu mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Belajar dari Sejarah Bangsa

Dalam kesempatan tersebut, Dudung juga mengajak masyarakat untuk belajar dari pengalaman sejarah Indonesia yang pernah menghadapi berbagai konflik sosial dan ancaman disintegrasi.

Ia menilai stabilitas nasional merupakan fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa perlu menjaga persatuan di tengah dinamika politik dan sosial yang berkembang.

Menurut Dudung, semangat Bhinneka Tunggal Ika harus terus dihidupkan sebagai perekat bangsa yang majemuk.

“Mari kita jadikan sejarah sebagai tonggak introspeksi. Mari kita rapatkan barisan untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat,” tuturnya.

Gelombang Demonstrasi Menguat di Sejumlah Daerah

Pernyataan Dudung disampaikan di tengah rangkaian aksi demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil yang berlangsung serentak di berbagai wilayah Indonesia.

Di Jakarta, ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa yang awalnya direncanakan berlangsung di kawasan Bundaran HI. Namun, akibat pengamanan dan penyekatan aparat, massa kemudian mengalihkan konsentrasi aksi ke kawasan Gedung DPR/MPR RI.

Gelombang demonstrasi serupa juga terjadi di sejumlah daerah seperti Yogyakarta, Solo, Semarang, Banyumas, Riau, Purwakarta, hingga Bandung.

Di Gedung DPRD Jawa Barat, ratusan mahasiswa menggelar aksi parlemen jalanan dengan mengangkat berbagai isu nasional maupun persoalan ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Sejumlah Tuntutan Disuarakan Massa

Dalam aksi tersebut, mahasiswa dan masyarakat sipil menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintah, mulai dari isu ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga tata kelola pemerintahan.

Beberapa tuntutan utama yang disuarakan antara lain penurunan harga BBM dan bahan pokok, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembatalan UU Polri dan UU TNI, penolakan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), peningkatan kesejahteraan guru honorer, transparansi pengelolaan BPI Danantara, hingga perbaikan kondisi fiskal dan defisit APBN.

Selain itu, massa juga mengangkat berbagai isu sektoral dan hak asasi manusia, seperti penghentian penggusuran lahan, evaluasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), dukungan terhadap hak atas tanah masyarakat Papua, penolakan komersialisasi pendidikan tinggi, kenaikan upah buruh, penghentian kriminalisasi aktivis, penegakan supremasi sipil, perlindungan terhadap perempuan, serta percepatan reforma agraria yang berkeadilan.

Di tengah berbagai tuntutan tersebut, pemerintah menegaskan tetap membuka ruang dialog dan aspirasi publik, sembari mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga ketertiban, persatuan, dan stabilitas nasional sebagai modal utama menuju Indonesia Emas 2045.*