KABARIKU – Apa yang diungkapkan anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih terkait komisaris BUMN cukup mengejutkan. Menurutnya, Ombudsman RI mencatat hingga sekarang ada 281 komisaris di BUMN yang dirangkap jabatan oleh pejabat yang masih aktif. Dari hasil pendalaman, ke-281 komisaris tersebut ada yang berpotensi konflik kepentingan ada pula yang tidak memiliki kompetensi sesuai penempatan.
“Berdasarkan jabatan, rekam jejak karier, dan pendidikan, ditemukan sebanyak 91 komisaris atau 32 persen berpotensi konflik kepentingan dan 138 komisaris atau 49 persen tidak sesuai kompetensi teknis dengan BUMN dimana mereka ditempatkan,” kata Alamsyah Saragih dalam keterangannya kepada media yang disampaikan secara virtual, Rabu (4/8/2020).
Alamsyah menambahkan, komisaris yang rangkap jabatan itu juga terindikasi rangkap penghasilan.
“Kami telah menggandeng KPK untuk melakukan analisis terhadap data tersebut. Kami juga telah menyampaikan data ini kepada Presiden agar dapat dibahas dengan Kementerian BUMN,” ungkapnya.
Menurut Alamsyah, Ombudsman RI berharap sistem rekruitmen dan penempatan komisaris ke depan ada perbaikan.
Sementara itu, mantan Staf Kantor Staf Presiden (KSP), Bambang Beathor Suryadi menyebutkan, jabatan komisaris memang menjadi rebutan, baik relawan, pejabat negara hingga pihak swasta.
Terkait pejabat yang rangkap jabatan sebagai komisaris, menurut Bambang, saat ini bahkan ada seorang Sekjen kementerian yang memiliki tiga posisi strategis lain yakni komisaris BRI, RSCM dan LPDP.
Bambang menyarankan Presiden Jokowi membuat aturan khusus yang mengatur secara tegas bahwa rangkap jabatan memang diperbolehkan.
“Dengan peraturan baru ini, maka semakin jelas bahwa pejabat boleh rangkap jabatan dan mendapatkan rangkap fasilitas yang terukur,” katanya. (Has)
Discussion about this post