Aturan Baru Terbit, Presiden Pemegang Kekuasaan Tertinggi Pembinaan PNS

KABARIKU – Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dengan PP yang baru tersebut, kini Presiden berwenang menentukan nasib seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), bahkan hingga PNS yang berada di daerah.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Selain itu, dengan PP tersebut Presiden pun bisa mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) suatu instansi dengan pejabat dari instansi lain. Padahal sebelumnya, mutasi JPT hanya bisa dilakukan di internal instansi.

Kewenangan Presiden untuk menentukan nasib PNS (hingga daerah) tersebut terlihat di antaranya dalam hal kewenangan mencabut pendelegasian kewenangan.

Pasal 3 ayat (2) PP 17 menyebutkan, Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada menteri di kementerian, pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian, sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural.

Masih di dalam pasal 3 ayat (2), Presiden disebutkan juga melakukan pendelegasian atau pemberhentian PNS kepada gubernur di provinsi dan bupati/walikota di kabupaten/kota. Hal ini juga berlaku kepada Jaksa Agung, Kepala Kepolisan RI, Kepala Badan Intelijen Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden.

Dalam PP 17/2020, ada pasal baru yakni presiden berhak menarik kembali pendelegasian kewenangan tersebut. Sebelumnya pasal tersebut tidak ada.

Dengan pasal tersebut, maka Presiden bisa membatalkan keputusan kepala daerah/kepala instansi tentang pengangkatan atau pemberhentian PNS.

Pendelegasian kewenangan sesuai PP 17/2020 tersebut bisa ditarik dalam hal:

a. Pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPK;

b. Untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan

Mutasi JPT

Yang berbeda cukup mencolok dalam PP 17/2020 dengan PP sebelumnya adalah dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Dalam PP sebelumnya, mutasi JPT ke JPT lain hanya bisa dilakukan di internal instansi, sementara menurut PP 17/2020, mutasi JPT antarinstansi pun kini bisa dilakukan.

Pengisian JPT ini tercantum dalam Pasal 132 ayat (1) di dalam PP 17/2020. (Ref)