Jakarta, Kabariku.com – Pengamat politik Boni Hargens mengingatkan bahwa ancaman terbesar yang sedang dihadapi Indonesia saat ini bukan hanya persoalan ekonomi atau dinamika politik elektoral. Menurutnya, polarisasi politik yang semakin tajam dan munculnya perpecahan di tengah masyarakat justru menjadi tantangan yang lebih mendasar bagi masa depan bangsa.
Hal itu disampaikan Boni saat menjadi pembicara dalam Dialog Persatuan Nasional yang digelar Indonesia Millennials Center (IMC) di Jakarta, Senin (22/6/2026). Forum tersebut dihadiri mahasiswa dan organisasi kepemudaan (OKP) dari wilayah Jabodetabek dan Banten.
Boni menilai dalam beberapa tahun terakhir ruang publik Indonesia diwarnai meningkatnya fragmentasi sosial yang berdampak pada melemahnya kohesi kebangsaan. Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, maka akan berpengaruh terhadap stabilitas nasional dan efektivitas pemerintahan.
“Persatuan nasional itu menjadi isu terbesar hari ini. Faksionalisasi, perpecahan di dalam masyarakat sipil, polarisasi politik, itu terjadi secara vulgar belakangan dan itu yang membuat situasi ini tidak menentu,” kata Boni.
Menurutnya, perbedaan pandangan politik merupakan sesuatu yang normal dalam negara demokrasi. Namun persoalan muncul ketika perbedaan tersebut berkembang menjadi permusuhan sosial yang berkepanjangan dan menggerus semangat kebangsaan.
Karena itu, ia menilai seluruh elemen bangsa perlu kembali menempatkan persatuan nasional sebagai prioritas bersama. Pemerintah, masyarakat sipil, akademisi hingga kelompok pemuda dinilai memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga ruang demokrasi tetap sehat tanpa mengorbankan persaudaraan sesama anak bangsa.
Kritik Tetap Perlu, Pemerintah Harus Mau Mendengar
Dalam paparannya, Boni menegaskan bahwa menjaga persatuan bukan berarti membungkam kritik. Ia menilai masyarakat tetap memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan menyampaikan keberatan apabila terdapat kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Di sisi lain, pemerintah juga harus menunjukkan keterbukaan dalam menerima masukan serta memperbaiki pola komunikasi kepada publik.
Menurut Boni, banyak program pemerintah yang pada dasarnya memiliki tujuan baik, namun kerap menimbulkan polemik akibat lemahnya penyampaian informasi kepada masyarakat.
“Dan tadi saya katakan di dalam pemaparan, komunikasi dari kelompok PR pemerintah juga harus diperbaiki supaya ada keselarasan antara kehendak rakyat dan niat baik pemerintah,” ujarnya.
Ia menilai komunikasi publik yang efektif menjadi kunci agar masyarakat dapat memahami arah kebijakan pemerintah sekaligus mengurangi munculnya kesalahpahaman yang berpotensi memicu konflik sosial.
Persatuan Harus Menjadi Pilihan Bersama
Boni menekankan bahwa persatuan nasional tidak akan terwujud hanya melalui slogan atau seremonial kebangsaan. Menurutnya, persatuan harus menjadi pilihan sadar yang terus dijaga oleh seluruh warga negara.
“Maka kita harus secara sadar untuk selalu memilih untuk bersatu sebagai sebuah Indonesia. Nah, di sinilah dasar untuk kita meyakini bahwa Indonesia akan selama-lamanya,” katanya.
Ia menilai keberagaman yang dimiliki Indonesia hanya akan menjadi kekuatan apabila seluruh elemen bangsa memiliki komitmen yang sama untuk menjaga persatuan di atas berbagai perbedaan politik, agama maupun latar belakang sosial.
MBG Dinilai Program Baik, Penyalahgunaan Harus Ditindak
Selain membahas isu persatuan nasional, Boni juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Menurutnya, program tersebut memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang. Namun ia mengakui bahwa pelaksanaan di lapangan masih menuai kritik dari sebagian masyarakat.
“Sebetulnya kan niat pemerintah itu sangat baik di dalam banyak program, seperti MBG dan sebagainya. Tetapi ada pelaksanaan yang menurut masyarakat itu bermasalah, lalu mereka menyampaikan protes,” tuturnya.
Meski demikian, Boni mengapresiasi langkah aparat penegak hukum yang menindak oknum yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan program tersebut.
“Dan langkah pemerintah sudah luar biasa melakukan penegakan hukum, menangkap beberapa oknum yang memang terlibat di dalam penyalahgunaan program MBG ini dan kita apresiasi itu,” lanjutnya.
IMC: Persatuan Nasional Jadi Modal Perbaikan Tata Kelola
Sementara itu, Direktur Indonesia Millennials Center (IMC), Yerikho Menurung, menegaskan bahwa perbaikan tata kelola pemerintahan tidak akan berjalan optimal tanpa adanya persatuan nasional.
Menurut Yerikho, Indonesia membutuhkan konsolidasi seluruh elemen masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
“Kita harus mengkonsolidasikan seluruh elemen masyarakat untuk persatuan nasional. Karena kita anggap untuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar itu, butuh yang namanya persatuan nasional,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa nilai Persatuan Indonesia sebagaimana tertuang dalam sila ketiga Pancasila harus terus menjadi fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bagi IMC, penguatan persatuan nasional tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas sosial dan politik, tetapi juga menjadi syarat utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Discussion about this post