Mantan Sekretaris MA dan Menantunya Jadi Tersangka Suap Gratifikasi Rp 46 Miliar

KABARIKU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi Abudrrahman, sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Selain Nurhadi, KPK juga menetapkan dua tersangka lain, yaitu Rezky Herbiyono dan Hiendra Soenjoto. Rezky merupakan menantu Nurhadi, sedangkan Hiendra adalah Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT).

KPK memperkirakan, total uang suap/gratifikasi yang diterima Nurhadi mencapai Rp 46 miliar. Nurhadi menjabat Sekretaris MA pada 2011-2016. Ia diduga menerima suap dan gratifikasi atas perkara perdata yang masuk ke MA. Suap dan gratifikasi tersebut diduga diserahkan lewat menantunya, Rezky.

“KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dalam perkara suap terkait pengurusan perkara yang dilakukan sekitar tahun 2015-2016 dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya,” jelas Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (16/12/2019).

Saut Situmorang menambahkan, Nurhadi melalui Rezky Herbiyono diduga telah menerima janji dalam bentuk 9 lembar cek dari PT MIT serta suap/gratifikasi dengan total Rp 46 miliar. Suap dan gratifikasi tersebut diduga berkaitan dengan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK (peninjauan kembali) di MA.

Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Hiendra sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Ref)