Lawan Fitnah, Jaga Agenda Rakyat

Bin Bin Firman Tresnadi
Nalar Bangsa Institute

Kabariku – Pernyataan Amien Rais yang menuduh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bukan hanya keliru, tetapi juga mencerminkan kemunduran kualitas etika dalam ruang publik kita.

Di tengah kebutuhan mendesak akan konsolidasi nasional, stabilitas politik, dan percepatan agenda pembangunan, tuduhan tanpa basis faktual justru menjadi bensin bagi kegaduhan yang tidak produktif.

Demokrasi memang membuka ruang kritik-itu prinsip dasar. Namun kritik yang tidak ditopang data, tidak berbasis argumentasi rasional, dan hanya mengandalkan insinuasi, bukanlah kritik.

Itu adalah spekulasi politik yang berbahaya. Ketika ruang publik diisi oleh serangan personal, bukan pertarungan gagasan, maka yang sedang dirusak bukan individu, melainkan fondasi demokrasi itu sendiri.

Pemerintahan Prabowo Subianto saat ini sedang menjalankan agenda strategis yang konkret dan terukur: penguatan ketahanan pangan, akselerasi hilirisasi industri, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta konsolidasi kemandirian ekonomi nasional.

Ini bukan sekadar retorika-ini kerja nyata yang menyentuh basis material kehidupan rakyat.

Dalam situasi seperti ini, pola serangan personal menjadi mudah dibaca. Ketika ruang untuk menyerang kebijakan semakin sempit karena capaian yang kasat mata, maka sebagian pihak beralih ke politik insinuatif: menyerang orang di sekitar kekuasaan, menebar kecurigaan, dan menciptakan distraksi.

Ini bukan oposisi yang sehat-ini adalah bentuk pelarian dari ketidakmampuan menawarkan alternatif.

Model politik seperti ini bersifat destruktif. Tidak ada solusi, tidak ada arah, tidak ada kontribusi terhadap perbaikan bangsa. Yang ada hanya produksi prasangka dan polarisasi.

Dalam bahasa yang lebih lugas: ini politik “hantam kromo”-asal serang, tanpa tanggung jawab intelektual maupun moral.

Bangsa ini tidak kekurangan kritik. Yang kita butuhkan adalah kritik yang cerdas, berbasis data, dan menawarkan jalan keluar. Energi nasional tidak boleh dihabiskan untuk melayani ego politik yang miskin substansi.

Karena itu, publik harus waspada. Jangan sampai agenda besar bangsa-pembangunan ekonomi, penguatan kedaulatan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat-terganggu oleh manuver politik murahan.

Kepentingan nasional harus ditempatkan di atas kepentingan personal dan kelompok. Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang paling bising, tetapi yang paling rasional dan bertanggung jawab.

Menolak fitnah bukan berarti anti kritik. Justru sebaliknya-itu adalah upaya menjaga agar kritik tetap berada pada jalurnya: berbasis fakta, berorientasi solusi, dan berpihak pada kepentingan rakyat.*

Jakarta, 3 Mei 2026

Baca juga :