Jakarta, Kabariku – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap langkah diplomasi luar negeri Indonesia harus menghasilkan capaian konkret yang memberi manfaat langsung bagi bangsa.
Penegasan itu disampaikan Presiden saat bertemu sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri RI, akademisi hubungan internasional, serta pimpinan Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Rabu (4/2/2026).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut, penekanan Presiden tersebut tercermin dari sejumlah capaian strategis diplomasi Indonesia dalam satu tahun terakhir.
“Indonesia bergabung dengan BRICS, yang beranggotakan, di antaranya Brasil, Rusia, Tiongkok, dan India yang merupakan kekuatan ekonomi dunia,” ujar Seskab Teddy dalam keterangannya, Kamis (5/2/2026).
Menurut Seskab Teddy, keikutsertaan Indonesia dalam BRICS menjadi tonggak penting penguatan posisi Indonesia di percaturan ekonomi global. Forum ini dihuni negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar yang membuka peluang kerja sama strategis di berbagai sektor.
Selain itu, diplomasi ekonomi Indonesia juga mencatat keberhasilan dengan penetapan tarif dagang nol persen di 27 negara Uni Eropa. Kebijakan ini dinilai membuka ruang ekspor yang lebih luas bagi produk Indonesia di pasar Eropa.
Tak hanya itu, Indonesia juga mencapai kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi sebagai bentuk penguatan layanan bagi jemaah Indonesia.
Peran Aktif dalam Perdamaian Palestina
Capaian lain yang disorot adalah partisipasi Indonesia dalam penandatanganan perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi Amerika Serikat.
“Indonesia turut mencatat sejarah dengan ikut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi AS. Pascapenandatanganan perjanjian, jumlah konflik dan korban pun telah berkurang signifikan,” kata Seskab Teddy.
Terkait keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), Teddy menegaskan bahwa status keanggotaan Indonesia bersifat tidak tetap dan pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk menarik diri sewaktu-waktu.
Keanggotaan BoP dan Dana Rekonstruksi Gaza
Seskab Teddy juga meluruskan isu mengenai dana sebesar USD1 miliar yang dikaitkan dengan keanggotaan BoP. Ia menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan dana rekonstruksi Gaza yang bersifat tidak wajib.
“Saat ini Indonesia resmi bergabung bersama tujuh negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam lainnya, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, UAE, dan Pakistan,” ujarnya.
“Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama tiga tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar,” lanjut Seskab Teddy.
Menurutnya, keikutsertaan Indonesia di BoP merupakan langkah nyata untuk terlibat langsung dalam upaya meredam konflik di Palestina.
“Bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi,” tandasnya.
Melalui pendekatan diplomasi yang proaktif dan berorientasi hasil, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia memperkuat posisi global sekaligus memastikan setiap kebijakan luar negeri memberikan manfaat strategis bagi rakyat Indonesia serta berkontribusi pada perdamaian dunia.***
Baca juga :
Discussion about this post