Jakarta, Kabariku – Istana Kepresidenan menegaskan pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan pimpinan organisasi masyarakat Islam, ulama, dan pengasuh pondok pesantren di Jakarta, Selasa (3/2/2026), bertujuan menyerap aspirasi sekaligus menjembatani perbedaan pandangan terkait keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut forum tersebut sebagai sarana komunikasi langsung antara pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat Islam di tengah mengemukanya perbedaan sikap terhadap sejumlah kebijakan, termasuk partisipasi Indonesia di BoP.
“Agenda Bapak Presiden melakukan pertemuan dan diskusi dengan tokoh-tokoh ormas, tokoh-tokoh muslim, dan pimpinan pondok pesantren. Ini sebenarnya pertemuan rutin, beberapa waktu lalu juga sudah dilakukan,” kata Pras dikutip Rabu (4/2/2026).
Forum Klarifikasi dan Penyamaan Persepsi
Menurut Pras, perbedaan pandangan yang muncul dari sebagian organisasi Islam tidak sepenuhnya dapat dimaknai sebagai penolakan terhadap kebijakan pemerintah.
Ia menilai, hal itu lebih disebabkan belum tersampaikannya informasi secara utuh mengenai latar belakang keputusan pemerintah.
“Bukan resistensi. Mungkin masih ada perbedaan pandangan karena belum tersampaikan secara lengkap apa yang melandasi keputusan Presiden dan pemerintah, termasuk poin-poin yang diatur dalam Board of Peace,” ujarnya.
Ia berharap, melalui dialog langsung, pemerintah dapat memaparkan pertimbangan strategis di balik keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut sehingga tercipta pemahaman yang lebih komprehensif di kalangan tokoh-tokoh Islam.
“Saya rasa forum ini memungkinkan Presiden menyampaikan langsung poin-poin tersebut dengan harapan bisa diterima dan dimengerti oleh semua pihak,” tambahnya.
Tradisi Presiden Mendengar Masukan Tokoh Masyarakat
Prasetyo menegaskan, Presiden Prabowo memiliki kebiasaan mendengar masukan dari berbagai tokoh sebelum mengambil keputusan strategis.
“Komunikasi tersebut, tidak hanya berlangsung dalam forum formal, tetapi juga melalui pertemuan informal,” ucapnya.
Isu keanggotaan Indonesia di Board of Peace sebelumnya memunculkan perbedaan pandangan antara pemerintah dan sejumlah organisasi Islam.
Pemerintah memandang forum itu sebagai jalur diplomasi untuk memperjuangkan kepentingan kemanusiaan dan perdamaian, termasuk bagi Palestina.
Sementara itu, sebagian kalangan ormas menilai perlu kehati-hatian agar kebijakan tersebut tetap selaras dengan prinsip politik luar negeri Indonesia.
Melalui pertemuan di Istana, pemerintah berharap perbedaan tersebut dapat dikelola melalui dialog terbuka dan komunikasi yang berkelanjutan.***
Discussion about this post